BANJARNEGARA – Untuk mengurangi pengangguran, diperlukan intervensi dari pemerintah daerah. Namun belum tersedia anggaran yang benar-benar dikhususkan untuk mengatasi persoalan tersebut.
Ketua Fraksi Amanat Nasional Indonesia Raya DPRD Banjarnegara Bambang Prawoto Sutikno mengatakan pihaknya belum melihat alokasi anggaran yang benar-benar dapat diintervensikan untuk mengurangi pengangguran. “Padahal untuk menurunkan angka pengangguran hingga dibawah 4,5 persen perlu terobosan yang serius,” ungkapnya.
Menurut dia, salah satu persoalan yang berat di Banjarnegara diantaranya adalah langkanya lapangan kerja.
Kondisi ekonomi masyarakat pasca pandemi, rendahnya investasi dan serapan anggaran yang masih sangat lemah, menyebabkan kurangnya serapan tenaga kerja.
Oleh karena itu pihaknya berharap agar ada terobosan guna mengatasi persoalan pengangguran ini.
Pihaknya mengusulkan agar pada Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perubahan 2022 ini, dialokasikan anggaran yang cukup untuk kegiatan Bursa Kerja.
Berdasarkan pengalaman empiris bahwa kegiatan bursa kerja dapat menyerap tenaga kerja yang sangat signifikan.
Selain itu, pihaknya juga dapat menyepakati terhadap beberapa dana yang wajib dialokasikan kembali seperti Alokasi SILPA Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), SILPA dari BLUD baik RSUD maupun Puskesmas dan pemenuhan belanja jaminan kesehatan masyarakat miskin.(drn)
