Capaian Investasi Banyumas Lampaui Target

BANYUMAS – Target perolehan investasi di Banyumas diprediksi melampaui target. Dari target yang ditentukan senilai Rp 570 miliar selama pandemi, saat ini sudah terealisasi lebih dari Rp 800 miliar.

Hal itu dikemukakan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP) Banyumas Amrin Maruf, Rabu (29/12/2021).

Menurutnya Indikator kinerja DPMPTSP Banyumas, ada dua hal. Pertama survei kepuasan pelayanan. Hingga saat ini nilanya sampai 98 persen, Indikator kedua yakni nilai investasi, dilihat dari LKPM, Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang dilakukan oleh investor, melalui OSS dan telah di verifikasi oleh BKPM.

Diungkapkan, Kabupaten Banyumas tahun 2021 di target Rp 570 miliar, karena kondisi pandemi. Sedangkan tahun lalu senilai Rp 1,07 Triliun.

Dengan proses percepatan perijinan, hingga triwulan ke tiga tahun 2021 ini, capaian sudah hampir Rp, 800 miliar. Mudah mudahan bisa tercapai 1 triliun.

Namun saat ini belum di ferivikasi oleh BKPM. Sebelumnya kami targetkan minimal sama dengan tahun lalu,walapun target dari BKPM sudah terlampaui. Namun terkait motivasi dan capaian kinerja di DPMPTSP kami sampaikan agar seluruh jajaran bekerja optimal.

Saat pandemi, beberapa rumah sakit melakukan penambahan alat, pembangunan rumah sakit baru, dan PT semen Bima, dan Indesso juga melakukan pengembangan pabrik. Sehingga turut mendorong peningkatan investasi.

Gerai Layanan DPMPTSP

Saat ini terdapat 255 gerai layanan perijinan di DPMPTSP, terbaru ada tambahan Balai Karantina Pertanian, BNN, BPN, Kemenang, Forkompinda Kejaksaan, Pengadilan, HAKI atau tanda merk, Loka POM.

“Tambahannya cukup banyak, termasuk Bank Syariah, termasuk untuk pendaftaran haji,” terangnya.

Sebelumnya direktur haji juga berkunjung ke Banyumas agar DPMPTS Banyumas bisa memberikan pelayanan pendaftaran haji.

Mall Pelayanan Publik (MPP) Banyumas adalah NKRI, jadi pelayanan tidak hanya mencakup warga Banyumas saja tetapi juga warga Karesidenan, Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara.

Terbaru jamaah umroh dari Majenang juga mencetak, proses paspor di MPP Purwokerto. Imigrasi Cilacap juga mengarahkan ke MPP Purwokerto, karne jarak yang lebih dekat.

Termasuk Loka POM juga melayani karesidenan. Perkembangan terbaru Perpres no 29 tahun 2021 tentang MPP, bahwa penyelenggaraan pelayanan yang bersifat strategis ada dua yaitu pelayanan dasar tentang kependudukan, dan kedua perijinan, itu harus berada di MPP.

Termasuk instansi vertikal juga masuk di MPP sebagai kordinator. Dalam penyusunan perpres tersebut MPP Banyumas juga menjadi role model. MPP menjadi pendorong untuk meningkatkan pelayanan karena menjadi wajahnya para pimpinan, baik Bupati, Gubernur dan Presiden. (saw)

Beri komentar :
Share Yuk !