Inflasi Jadi Kendala Pertumbuhan Ekonomi

SEMARANG – Target pemerintah Provinsi Jawa Tengah mewujudkan pertumbuhan ekonomi diangka 7 persen tampaknya tidak akan mudah. Meski tetap optimis, namun ada juga yang menyebutnya tidak realistis. Hal tersebut diungkapkan redaktur ekonomi Suara Merdeka, Ir Bambang Tri Subeno, dalam kegiatan Capacity Building dan Media Gathering Kantor Perwakilan Bank Indonesia, di Umbul Sidamukti, Semarang, Senin hingga Rabu, (7-9/10). Acara ini diikuti puluhan jurnalis di eks Karesidenan Banyumas.

Bambang mengutip pernyataan dari Prof Andreas Lako dari Unika Soegijapranata. Andreas mengatakan, dalam 20 terakhir belum pernah tumbuh di atas 7 persen. Delapan tahun terakhir bahkan di bawah 5,5 persen.

Menurut Bambang, selain konsumsi rumah tangga dan investasi, yang menjadi kendala dalam pertumbuhan ekonomi adalah laju inflasi. Kata dia, inflasi merupakan proses kenaikan harga barang secara terus-menerus selama satu periode. Akibat inflasi, pendapatan seseorang bisa tidak merata. Ada yang diuntungkan, ada juga dirugikan.

“Misalnya seseorang memperoleh pendapatan tetap Rp 500 ribu per tahun. Dengan laju inflasi 10 persen, orang tersebut menderita kerugian penuruan riil sebesar laju inflasi, yakni Rp 50 ribu,” jelasnya.

Biaya yang terus menerus naik, lanjut dia, menyebabkan pemilik modal menggunakan uangnya untuk tujuan spekulasi. “Antara lain membeli harta-harta tetap berupa tanah, rumah, dan bangunan,” ungkapnya.

Akibatnya, investasi produktif akan berkurang dan kegiatan ekonomi menurun. dampak berikutnya adalah terjadi pengangguran.

Masih dikatakan Bambang, untuk mencegah Inflasi, pemerintah bisa melakukan kebijakan moneter dan fiskal. Untuk kebijakan moneter antara lain dengan cara menjual surat berharga. Bank central dapat menekan perkembangan jumlah uang beredar sehingga laju inflasi lebih rendah.

“Sedangkan untuk kebijakan fiskal, bisa berupa pengurangan pengeluaran pemerintah serta kenaikan pajak akan mengurangi permintaan total sehingga inflasi bisa ditekan,” ujarnya.

Selain itu, bisa dilakukan penurunan bea masuk sehingga impor barang cenderung meningkat. Pertambahan jumlah barang dalam negeri juga bisa menurunkan harga.

Pencegahan inflasi lainnya, imbuh dia, adalah dengan penentuan harga serta mendasarkan pada indeks harga tertentu untuk gaji atau upah. “Kalau indeks harga naik, gaji/upah juga dinaikkan,” tandasnya.

Baca juga : 5 Jenis Bisnis Kebal Resesi Ekonomi

Dalam acara yang sama, Kepala Perwakilan BI Purwokerto Agus Chusaini menyampaikan tentang kondisi Purwokerto yang mengalami deflasi sebesar -0,50 (mtm) pada September 2019. Pencapaian tersebut menunjukkan penurunan dibanding sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,42 (mtm). Deflasi Purwokerto pada bulan September 2019 merupakan deflasi tertinggi diantara kota perhitungan inflasi lain di wilayah jawa Tengah. (ina)

Beri komentar :
Share Yuk !

Tinggalkan komentar