Mudahkan Investasi, Perda Retribusi Ijin Gangguan Dicabut

PURWOKERTO- Sebanyak 14 perda telah rampung dibahas oleh DPRD Banyumas pada masa sidang ke I yang dimulai bulan September-Desember. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Banyumas Supangkat, dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan I DPRD Kabupaten Banyumas Tahun Sidang Pertama, Selasa (31/12).

Selain menyelesaikan 14 pembahasan raperda, ada satu raperda yang sudah persetujuan bersama dan dalam proses pemberian nomor register dari Gubernur Jawa Tengah.

Raperda tersebut yakni Raperda tentang Pencabutan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan.

“Kami berharap pencabutan retribusi ijin gangguan tersebut, semakin memudahkan iklim investasi di Banyumas, dan bisa menumbuhkan sektor usaha di Banyumas,” Kata Supangkat usai sidang kemarin.

Menurutnya, iklim investasi akan semakin bagus, karena berbagai aturan juga semakin dimudahkan oleh pemerintah.

Sementara itu ketua DPRD Banyumas dr Budhi Setiawan mengungkapkan, kedepan sejumlah perda yang tidak efektif akan dicabut. “Jika ada perda yang memang tidak efektif maka kita usulkan untuk dicabut,” terangnya.

Menurutnya kinerja DPRD Banyumas saat ini semakin membaik dan semakin produktif, hal itu terlihat dari capaian yang telah dilaksanakan.

Kemarin dalam rapat paripurna penutupan masa sidang 1 juga sekaligus perkenalan sekwan terpilih yakni Nungky Heri Rahmat yang sebelumnya menjabat Camat Kecamatan Sumbang.

Menurut dr Budhi terpilihnya Nungky telah melalui seleksi dan wawancara dari sejumlah kandidat yang di usulkan. Ia berharap sekwan bisa bekerja dan melayani di DPRD degan sebaik mungkin.

Adapun perda yang sudah selesai dibahas yakni Perda tentang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, Perusahaan Perseroan Daerah Banyumas Investama Jaya, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2018, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019.

Kemudian, Perusahan Umum Daerah Pasar Satria, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purwokerto, Perubahan Atas Perda Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria Tahun 2020-2022, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria.

Serta Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020, Pelatihan Kerja dan Pelayanan Produktifitas, Penyelanggaraan Ketahanan Pangan Penanganan Konflik Sosial, Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika.(saw)

Beri komentar :
Share Yuk !