Para Calon Jamaah Haji yang Diduga Jadi Korban Biro Nakal Perlu Perhatian Serius Pemerintah

PURWOKERTO – Mencegah munculnya berbagai problem haji, pemerintah perlu memaksimalkan sosialisasi, langkah preventif dan advokasi secara masif. Penyelenggaraan haji juga jangan sampai hanya mengejar, prestasi, prestise, dan premis semata.

Hal itu diungkapkan oleh Arunega Dikta Widyatmaka SH, Sekretaris  Tribhata Banyumas.  Menurut Ega, sapaan akrab Anurega, munculnya problem haji saat ini tidak terlepas dari lemahnya pengawasan, pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran baik yang bersifat administratif maupun pidana.

” Upaya – upaya pencegahan untuk bisa menyelesaikan berbagai persoalan penyelenggaraan haji, baik tahun ini maupun  masa yang akan  datang, agar jangan sampai terjadi kasus seperti saat ini dengan masih banyak nya jamaah haji Indonesia yang menggunakan visa non haji, ” ungkap Ega.

Negara juga harus hadir memberikan perlindungan hukum termasuk memulihkan nama baik dan psikis atau kejiwaan  para calon jamaah haji korban biro nakal, yang saat ini gagal melaksanakan ibadah haji. Jangan sampai sudah menjadi korban  namun justru mengalami pembiaran.

Beberapa hal yang harus dievaluasi diantaranya :

Pertama, hentikan pelayanan umroh jelang momentum bulan haji.
Hal itu  untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kasus penyelundupan atau keberangkatan haji dengan visa non haji, maka untuk visa umroh seharusnya dihentikan terlebih dahulu.

Faktanya, berita terbaru terdapat 100 ribu jamaah umrah Indonesia yang berangkat mendekati momentum bulan haji dan tidak langsung kembali ke tanah air. Tujuannya agar mereka juga dapat ikut melaksanakan haji dengan melakukan berbagai cara.

Yang pada akhirnya mereka harus menghadapi persoalan hukum dan ditangkap karena menggunakan visa non haji.

Ada pula yang harus didenda dan langsung dideportasi, sedangkan untuk para kordinator, mereka harus ditahan oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi.

Pemerintah melalui kementrian agama seharusnya bisa mengantisipasi hal tersebut.

“Ini menjadi preseden buruk, justru jamaah haji Indonesia yang terkenal santun dan baik, tapi justru disenyalir merupakan pelaku pelanggaran terbanyak, karena diduga ulah para biro nakal yang hanya mengedepankan kepentingan bisnis semata.

Lebih lanjut diungkapkan,   berkaitan dengan penerbitan visa, jika hanya berpegang bahwa kerajaan Arab masih menerbitkan visa non haji, pada momentum pelaksanaan ibadah haji, seharusnya biro faham dan tidak perlu melakukan langkah menabrak aturan, inilah yang disebut biro nakal, karena memaksa memberangkatkan calon  jamaah dengan visa non haji.

Seharusnya biro menjadi garda terdepan. Baik dalam sosialisasi ke masyarakat ataupun dalam melaksanakan aturan.

Kedua, terkait quota dan masa tunggu. dimana calon jamaah haji reguler harus menunggu  30 hingga 40 tahun, Haji khusus masa tunggu 5-7 tahun, haji furoda atau undangan bisa langsung berangkat, namun dengan nilai yang fantastis.

” Masa tunggu sebenarnya bisa dikurangi yakni dengan membagi quota furoda ( tambahan melalui undangan-red), misal dari jatah 20 ribu haji furoda, dimanfaatkan 1/4 atau 50 persen saja, sisanya untuk pendaftar reguler. Sehingga bisa memperpendek masa tunggu,”ungkap Ega

Calon haji reguler merupakan peserta terbanyak, seharusnya dapat diprioritaskan. Ketika masa tunggu mencapai 30-40 tahun, maka potensi keberangkatan semakin kecil,  dikarenakan para calon jamaah haji reguler terdaftar di usia 40 sampai 60 tahun.

Ketiga, ketika penyelenggaraan haji melibatkan swasta dan berujung pada carut marut  munculnya berbagai persoalan, ada baiknya pemerintah mengambil alih secara penuh  penyelenggaraan haji. Selain lebih tertib negara juga lebih mendapatkan manfaat luas.

Disinilah perlunya peran  masyarakat dalam penyelenggaraan haji.

Hal itu sebagaimana diatur dan di maksud dalam pasal 110 ayat 1-4 UU NO 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh.

Petan serta tersebut berkaitan dengan pembinaan jamaah haji dan umrah, penyuluhan, pembimbingan, maupun pelaporan terhadap pelanggaran sesuai pasal 111 ayat 1 Undang – undang tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kemenag Banyumas akan menggelar evaluasi  pada tanggal 24 Juni 2024 mendatang, Ega beranggapan bahwa hal itu hanya bersifat teknis dan ranah Kemenag selaku penyelenggara haji.

Agar pembahasan dan evaluasi serta masukan masukan bisa diberikan lebih luas, Tribhata juga memungkinkan wacana mengundang Kemenag Banyumas  dan pihak terkait untuk melakukan audiensi khusus.



Beri komentar :
Share Yuk !