Pemda Harus Beri Dukungan ke Pesantren,TPQ dan Madin, Terkait Rencana Penerapan New Normal

 Pemda Harus Beri Dukungan ke Pesantren,TPQ dan Madin, Terkait Rencana Penerapan New Normal

Anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Banyumas

BANYUMAS – Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Kabupaten Banyumas, berharap pemerintah daerah perlu mengambil langkah hati-hati dalam mengikuti kebijakan pola hidup normal baru (new normal) di tengah pandemi Covid-19 yang direncanakan mulai 4 Juni 2020.

Pemerintah daerah diminta bergerak lintas sektor dengan upaya mewujudkan ketahanan ekonomi, kesehatan dan pendidikan khususnya pada pondok pesantren serta Madrasah Diniyah/TPQ.

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Imam Ahfas, S.Pd. mengatakan, lembaga pesantren, Madrasah Diniyah dan TPQ di Kabupaten Banyumas, jumlahnya mencapai ribuan akan banyak terdampak saat new normal diberlakukan.

Menurut Imam Ahfas, dengan New Normal maka pendidikan di pesantren, Madin dan TPQ akan berlangsung seperti sedia kala. Disisi lain, untuk menerapkan protokol kesehatan covid-19 di lingkungan pesantren lebih sulit.

“Hal ini karena keterbatasan infrastruktur di pesantren, madin dan TPQ masih sangat terbatas, seperti tempat cuci tangan masih berupa bak terbuka atau belum berupa pancuran, kamar pesantren dan ruang belajar Madin serta TPQ dengan santri yang umumnya banyak masih sempit atau bahkan masih banyak yang menempati rumah ustadz, akan sulit untuk menerapkan physical distancing. Untuk itu kami mendesak pemerintah daerah bukan hanya pengusaha saja yang diperhatikan tetapi juga pesantren, madin dan TPQ,” ujar Imam Ahfas.

Imam Ahfas berharap program-program pemerintah daerah yang disampaikan Bupati Banyumas dalam paparan penanganan Covid-19 di Gedung DPRD Kabupaten Banyumas dapat di wujudkan, diantaranya adalah pengadaan Washtafel lengkap yang di pasang di pondok pesantren se-Kabupaten Banyumas segera direalisasikan ditambah pemasangan untuk setiap Madin dan TPQ di Kabupaten Banyumas.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa juga berharap musibah pandemi ini jangan sampai memunculkan kesenjangan dan kecemburuan sosial. Penyaluran bantuan harus tepat sasaran, sehingga yang tedampak benar-benar mendapatkan bantuan dari pemerintah, pemerintah juga bisa mengambil inisiatif gerakan saling menolong dan membantu, bagi yang berkelebihan jangan enggan bersedekah. ( Saw)

Beri komentar :
Share ya :

Eko Utomo

Redaktur Banyumas Ekspres

Artikel terkait :