Pemkab Cilacap Raih Sakip Award

MAKASSAR – Pemerintah Kabupaten Cilacap menerima penghargaan SAKIP Award Tahun 2018 dengan nilai BB dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menpan RB Safrudin kepada Bupati Tatto S. Pamuji di Makassar, Selasa (19/2/2019).

Penghargaan tersebut merupakan apresiasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah selama tahun 2018. Beberapa indikator yang dinilai dalam SAKIP Award antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan, serta capaian dan evaluasi kinerja.

Bupati Cilacap menerima penghargaan SAKIP Award Tahun 2018 dengan nilai BB dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dok Kominfo Cilacap

Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji menyampaikan terimakasih kepada segenap pihak yang telah mendukung Pemkab Cilacap meraih berbagai penghargaan, termasuk SAKIP Award 2018. Pihaknya berharap penghargaan ini menjadi pemacu dalam bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami akan terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja, dan ini harus dirasakan langsung oleh masyarakat. Itu yang paling penting”, kata Bupati.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Cilacap, Taryo,S.Sos.,M.Si menjelaskan, prestasi ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja Pemkab Cilacap semakin baik. Penghargaan ini akan mendorong Pemkab Cilacap dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

“Ini menunjukkan akuntabilitas kinerja Pemkab Cilacap semakin baik. Diharapkan juga semakin mendorong Pemkab dalam melayani masyarakat lebih baik lagi”, kata Taryo.

Sementara itu, Menpan RB Syafruddin dalam siaran persnya, Selasa (19/2/2018) mengungkapkan, penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di 186 pemda Wilayah III berhasil menghemat anggaran hingga Rp 6,9 triliun dalam tahun 2018.

Penerapan SAKIP memastikan anggaran hanya dipergunakan untuk membiayai program ataupun kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Penghematan anggaran terjadi dengan dihapusnya sejumlah kegiatan yang tidak penting dan yang tidak mendukung kinerja instansi.(dony/kominfo)

Beri komentar :
Share Yuk !

Tinggalkan komentar