Presiden Jokowi Ingin Hentikan Konflik Tanah

CILACAP-Konflik kepemilikian tanah disebut masih kerap terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Kondisi ini menjadi alasan, kenapa Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) perlu dipercepat. Hal tersebut ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo, saat memberikan 1.500 sertifkat untuk warga Kabupaten Cilacap, Purbalingga dan Banyumas di Gedung Tenis Indoor Jalan Dr Sutomo, Senin (25/2).

Jokowi mengatakan, dari 126 juta tanah yang semestinya bersertifikat pada 2015 baru 46 juta. Atau masih kurang puluhan juta bidang tanah yang harus disertifikasi. “Kenapa ada sengketa tanah, karena dari 120 juta bidang lahan di seluruh Indonesia baru 40 juta yang disertifikatkan. Kurang 80 juta lahan,” ucapnya.

Jokowi menceritakan, sebelumnya pengurusan sertifikat tanah dalam 1 tahun  hanya sebanyak 500 ribu. Apabila itu tidak ditingkatkan, berarti harus menunggu 160 tahun untuk menyelesaikan sertifikasi 126 juta bidang yang ada di seluruh Indonesia.

Oleh karena itu, pembuatan sertifikat dipercepat, yakni satu tahun 5 juta sertifikat sejak 2017. “Pada tahun 2018 sebanyak 7 juta sertifikat sudah dibagikan. Tahun 2019 semestinya jauh lebih banyak lagi,” imbuhnya.

Warga merima sertifikat tanah dari Presiden Joko Widodo

Jokowi mengatakan, sertifikat merupakan bukti hukum atas kepemilikan tanah. Oleh karena itu, PTSL ini merupakan upaya yang harus dipercepat. Dia berpesan kepada masyarakat yang telah mendapatkan sertifikat, apabila sertifikat ini digunakan sebagai jaminan, harus dikalkulasi terlebih dahulu.

“Saya titip hati-hati. Jangan pinjam bank 30 juta, besoknya ke dealer motor. Sebaiknya gunakan untuk modal investasi dan kerja” tegas Jokowi.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil melaporkan, Kabupaten Cilacap memiliki 880.000 bidang tanah yang harus disertifikatkan. “Kabupaten ini yang terbesar di Jawa Tengah. Tetapi BPN menargetkan seluruh Jawa Tengah pada 2023 semua bersertifikat,” katanya.

Resmikan Perluasan PLTU

Pada hari yang sama presiden juga meresmikan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cilacap Ekspansi tahap pertama. Presiden  mengatakan, pembangkit listrik dengan area seluas 38,28 hektare itu memiliki kapasitas 1×660 MW. Sehingga mampu melayani tambahan pelanggan baru hingga 682.000 pelanggan dari kelompok rumah tangga. Selain itu, bisa menambah suplai kebutuhan tambahan listrik untuk industri

“Saya sangat menghargai pembangkit listrik tenaga uap di Cilacap. Besar ini, 660 MW, sehingga menambah suplai terutama di Jawa baik untuk industri maupun kekurangan yang ada di rumah tangga,” ujarnya.

Jokowi juga berharap, pembangun pembangkit ini dapat menarik para investor membangun usahanya di Indonesia. “Kita juga ingin bangun pembangkit untuk mengikuti pertumbuhan ekonomi yang ada sehingga investasi apapun di Indonesia listriknya sudah siap,” tuturnya.

Jokowi menjelaskan, persoalan pemenuhan kebutuhan listrik menjadi salah satu fokus pemerintah beberapa tahun belakangan. Sebab harus diakui, kekurangan pasokan listrik masih terjadi di beberapa daerah-daerah, khususnya di Indonesia bagian timur.

Namun, dia mengklaim, dengan berbagai proyek pembangunan pembangkit listrik, jumlah kekurangan sudah bisa diminimalisir. Berdasarkan data yang diterima Presiden, saat ini rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 98,2 persen.     “Tadi janjinya Pak Menteri ESDM akhir tahun ini 99,9 persen harus sudah masuk ke semua rumah tangga yang ada di seluruh Tanah Air ini,” kata Presiden.

Sementara itu, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, rasio elektrifikasi nasional tahun 2018 telah mencapai 98,3 persen. Angka ini telah melebihi target pada akhir tahun 2018. Dia pun menyampaikan kesiapannya untuk kembali melampaui target.
(nas/)

Beri komentar :
Share Yuk !

Tinggalkan komentar