JAKARTA- Hingga 14 Desember 2022, realisasi belanja negara mencapai Rp 2.717,6 triliun atau 87,5% dari target Rp 3.106,4 triliun. Hal itu berdasarkan catatan pemerintah.
Jadi, anggaran belanja negara yang masih tersisa adalah Rp388,7 triliun dari total Rp3.106,4 triliun.
“Belanja negara saat ini mencapai Rp2.717,6 triliun. Sedangkan tutup tahun anggaran 2022 kurang dari dua minggu lagi,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam bincang APBN Kita, Rabu (21/1/2022).
Realisasi belanja kementerian atau lembaga (K/L) hingga Desember, lanjut Sri, mencapai Rp954,4 triliun.
“Dengan adanya tambahan anggaran untuk bantuan sosial (bansos) dan belanja lainnya, jumlah ini tentu telah melampaui pagu yang ditetapkan karena,” tandasnya.
Sementara itu untuk belanja non K/L yang didominasi untuk subsidi dan kompensasi BBM dan listrik adalah sebesar Rp1.013,5 triliun.
“Untuk rakyat lebih dari separuhnya. Sebagian lagi untuk pembayaran pensiunan pegawai negeri termasuk pembayaran THR dan pensiun ke-13,” terangnya.
Kemudian belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) mencapai Rp749,7 triliun atau 93,2 persen. Realisasi TKDD ditargetkan selesai pada akhir tahun ini.
“Untuk pembiayaan investasi yakni berbagai injeksi kapital yang diberikan APBN kepada berbagai entitas terutama BUMN sudah mencapai Rp82,05 triliun,” imbuhnya.
Sementara itu, sampai pertengahan Desember, APBN mencatatkan defisit sebesar Rp231,7 triliun atau 1,22 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Defisit ini jauh lebih kecil dari target yang ditetapkan di APBN sebesar Rp840,2 triliun atau 4,5 persen terhadap PDB,” ujarnya.
“Ini menandakan APBN yang mulai sehat kembali,” sambungnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu, Isa Rachmatarwata menambahkan, belanja di sisa akhir tahun ini masih akan didorong oleh belanja pemerintah pusat, baik Kementerian dan lembaga (K/L) maupun non-K/L.
“Belanja K/L bahkan sudah melebihi target, kami perkirakan ini masih akan bertambah karena beberapa kementerian masih merealisasikan belanjanya, seperti Kementerian PUPR untuk Ibu Kota Negara (IKN) dan beberapa infrastrutkur yang saat ini tahap penyelesaian,” kata Isa.
Menurut Isa, beberapa proyek di bawah Kementerian Perhubungan masih membutuhkan anggaran.
Terlebih, pemerintah juga masih punya tagihan untuk pembayaran kompensasi dan subsidi energi kuartal ketiga.
Selain itu, pemerintah akan menambah belanja untuk penanganan bencana, seperti di Cianjur dan Lumajang jika memang masih dibutuhkan.
“Belanja negara secara historus memang jarang mencapai 100% target, rata-rata hanya 94-95% dari pagu setiap tahun,” pungkasnya.(disway.id)
