CILACAP-Pemandangan Umum Faksi Amanat Demokrat Cilacap pada rapat paripurna, Kamis (31/10) lalu tentang Raperda APBD Cilacap Tahun Anggaran 2020, menyoroti sejumlah persoalan. Satu di antaranya yakni terkait pemerataan pembangunan yang ada di Kabupaten Cilacap.
Juru Bicara Fraksi Amanat Demokrat, Amelia Rizqi Priyantiaz SST MM (27) mengatakan, seyogyanya RAPBD Tahun 2020 mempertajam alokasi pada prioritas pembangunan ekonomi kerakyatan dan pemantapan tata kelola pemerintahan.
“Ini sebagai salah satu komponen menuju arah percepatan pembangunan ekonomi dan infrastruktur untuk memperkuat pembangunan wilayah pinggiran dan perbatasan,” kata Amelia yang kini duduk di komisi A DPRD Cilacap.
Fraksi Amanat Demokrat juga menyinggung penyertaan modal pada pembiayaan daerah dalam RAPBD tahun anggaran 2020 dan sinergitas antar OPD di Cilacap.
“Penyertaan modal diarahkan pada hasil atau keuntungan, mengingat evaluasi pada APBD tahun anggaran 2019 terutama beberapa perusda atau BPR masih defisit. Sementara untuk OPD harus saling sinergi dan menghindari ego sektoral untuk mendapatkan hasil dan manfaat yang optimal,” katanya.
Sementara itu, terkait Struktur RAPBD tahun anggaran 2020 terjadi defisit Rp 207.214.678.459 dan akan ditutup dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran 2019.
Menurut fraksinya, jika mengacu peraturan menteri keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.07/2019 tentang batas maksimal komulatif defisit APBD tidak boleh lebih dari 6%.
“Jadi seberapakah perkiraan sisa anggaran lebih itu, sehingga bisa menutup defisit atau paling tidak tidak lebih dari 6%,” katanya.
Soal pendapatan, fraksi ini mempertanyakan adanya perbedaan angka proyeksi pendapatan dalam Rancangan Kebijakan Umum (KUA) APBD tahun 2020 dengan rancangan peraturan pengantar nota keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2020.
“Walaupun fraksi ini menyoal sejumlah persoalan, namun pada prinsipnya kami sepakat Raperda RAPBD tahun anggaran 2020 untuk dibahas lebih lanjut,” kata anggota dewan yang telah menempuh S2 Pariwisata ini. (rud)
