CILACAP-Fraksi Partai Gerindra menyoroti sedikitnya 14 persoalan yang diprioritaskan untuk diselesaikan. Ini disampaikan saat memberi pandangan umum tentang raperda APBD Tahun anggaran 2020 Kamis (31/10) lalu.
“Setelah mencermati RAPBD Tahun 2020 yang telah disampaikan oleh Bupati dan wakil Bupati Cilacap, menurut kami ada 14 persoalan yang harus dituntaskan,” kata Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, Christina Dewi Andriyani.
Pertama yakni soal kevalidan data guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT/PTT), kemudian tentang pemerataan program bantuan keuangan khusus untuk desa dan bantuan sosial bagi keluarga miskin serta program 1000 PAUD dan Proram Kampung Keluarga Berencana (KB).
Berikutnya, Fraksi Gerindra menyoroti soal pembangunan infrastruktur sepeerti jalan, jembatan, gedung sekolah, puskesmas, maupun infrastrukur jaringan internet.
Menurutnya, masih ada di wilayah pinggiran dan perbatasan yang belum mendapat alokasi anggaran. “Salah satu contohnya ruas Jalan Kertajaya-Kedungwadas Kecamatan Gandrungmangu,” katanya.
Proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang belum terselesaikan dan bersifat lanjutan, kata dia, hendaknya untuk menjadi skala prioriotas di tahun berikutnya. “Agar bangunan tersebut tidak mangkrak dan segera dapat dipergunakan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat,” katanya.
Masih menyoal pembangunan, lanjutnya, pihaknya berharap program aspal swadaya dan bantuan semen swadaya dilanjutkan kembali. Karena dirasa sangat membantu bagi pembangunan di tingkat pedesaan.
“Sesuai data BPBD Kabupaten Cilacap ada sebanyak 97 desa dari 20 Kecamatan kekeringan. Untuk itu kami mendorong agar ada penambahan plafon anggaran untuk penanganan bencana alam di Kabupaten Cilacap,” katanya.
Kemudian, dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan mampu bersaing di era globalisasi maka perlu ditingkatkan program pelatihan keterampilan bagi pemuda.
Mengingat begitu kompleksnya persoalan dihadapi, maka Fraksi Gerindra mengharapkan Pemkab Cilacap untuk mengoptimalkan segala potensi dalam meningkatkan Pendapaan Asli Daerah (PAD).
“Sedangkan dalam pelaksanaannya, program dan kegiatan yang sudah direncanakan pada APBD tahun 2020 untuk dapat dilaksanakan secara efektif, tranparan dan tepat waktu,” katanya.
Fraksi Gerindra berharap, OPD sebagai pelaksana teknis dapat menjalankan apa yang sudah dianggarkan pada APBD tepat waktu dan tepat sasaran.
Terakhir, mengenai belanja pegawai. “Seperti yang kita ketahui bersama beberapa tahun terakhir ini, praktis bisa di katakan tidak ada penggangkatan aparatur sipil negara (ASN), akan tetapi jumlah ASN yang ada setiap tahunnya jumlahnya berkurang karena beberapa faktor di antaranya yaitu karena masa pensiun,” katanya.
Untuk itu, perlu dilakukan penghitungan yang cermat terkait dengan besarnya belanja pegawai supaya lebih efektif dan efesien lagi. “Ini penting untuk dilakukan mengingat untuk mengajukan kuota kebutuhan PNS harus disertai dengan surat pernyataan kesanggupan membayar gaji dari kepala daerah,” katanya.
Fraksi Gerindra berharap, pemkab dapat merealisasikan persoalan tersebut untuk kesejahteraan masyarakat Cilacap yang lebih merata. (rud)
