JAKARTA – Dari susunan kabinet yang dilantik, tidak ada kader dari Partai Demokrat. Menanggapi hal itu, Sekjen DPP Partai Demokrat, Hinca Panjaitan menyatakan menghormati keputusan Presiden Jokowi mengenai susunan Kabinet Indonesia Maju. “Partai Demokrat menghormati keputusan politik Presiden untuk tidak menyertakan Partai Demokrat dalam jajaran pemerintahannya. Ini sepenuhnya hak presiden dan kami menghormati,” kata Hinca di Jakarta, Rabu (23/10).
Dia meyakini keputusan Jokowi tidak menyertakan Demokrat memiliki niat dan tujuan yang baik. Partai Demokrat, lanjutnya, juga mengerti sepenuhnya bahwa penyusunan kabinet adalah hak dan kewenangan Presiden yang tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.
Terkait posisi Demokrat ke depan, Hinca menegaskan, akan ditentukan kemudian hari. Pada saatnya, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan menyampaikan secara resmi kepada seluruh jajaran partai, baik di pusat maupun daerah.
Hinca memastikan SBY akan menyampaikan sikap resmi partai melalui pidato politik. Hanya saja, dia belum menyebut kapan dan di mana pidato politik itu akan dilaksanakan.
“Pada prinsipnya, Partai Demokrat ingin berperan dan berkontribusi agar pemerintahan Presiden Jokowi sukses dalam mengemban amanahnya. Tentu saja, Partai Demokrat akan sangat serius memperjuangkan aspirasi rakyat. Agar rakyat kita, para pemegang kedaulatan yang sejati memiliki masa depan yang lebih baik, serta mendapatkan kesejahteraan, keadilan, kedamaian dan kebebasan hakiki yang dijamin oleh konstitusi,” paparnya.
Menurutnya, SBY juga menginstruksikan agar para kader partai tidak mengeluarkan sikap dan pernyataan sendiri-sendiri. “DPP Partai Demokrat mengucapkan terima kasih atas disiplin dan kepatuhan seluruh kader partai yang tidak memberikan komentar apa pun berkaitan dengan penyusunan Kabinet Presiden Jokowi,” terangnya.
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam, menilai kabinet yang dibentuk Jokowi tidak lagi mementingkan kekuatan simbolik. Melainkan kerja cepat, agresif berdasar potensi kapasitas dan kapabilitas dari masing-masing menteri.
“Saya berharap tetap akan ada wakil-wakil menteri untuk mengakomodasi kekuatan simbolik dan transisi kepemimpinan antargenerasi tadi yang juga sudah menjadi kebutuhan bangsa ke depan,” kata Surokim.
Menurutnya , kabinet pilihan Jokowi kali ini mengejutkan dan di luar prediksi. Hal ini kian menunjukkan Jokowi bisa juga menggunakan sikap politik zig-zag serta di luar pakem yang ada.
“Pilihan Pak Jokowi kali ini benar-benar ingin akseleratif out of box. Bahkan rekruitmen jatah parpol juga mengagetkan. Banyak nama yang mengejutkan. Di luar prediksi dan keluar pakem dari yang selama ini berlaku,” ucapnya.
Selain itu, jatah profesional juga masih kurang besar selain keterwakilan perempuan dan representasi Indonesia timur. Tentunya, ini benar-benar pertarungan yang sungguh unik. Yakni hasil kompromi yang dilakukan Jokowi dengan kekuatan parpol.
“Kita harus memberi kesempatan kepada anggota kabinet baru membuktikan diri. Semoga betul-betul sesuai dengan namanya Indonesia Maju,” jelasnya.
Peneliti Surabaya Survey Center ini menilai kali ini Jokowi juga lebih mementingkan hasil. Selain itu, Jokowi juga lebih percaya kepada tokoh-tokoh bertipikal pekerja keras dan punya visi mengembalikan lagi kedaulatan.
Terkait masuknya Prabowo Subianto masuk kabinet, Surokim mengatakan hal itu benar-benar di luar pakem. Menurutnya, harus diakui tetap ada riak-riak yang laten di partai koalisi. Namun, Jokowi bisa keluar pakem dan yakin atas pilihannya sebagai bagian membangun keseimbangan baru di parlemen.
“Tidak mudah bagi Jokowi memasukkan Prabowo. Saya menduga beliau sedang membangun keseimbangan-keseimbangan baru di lingkar kekuasaannya,” papar Surokim.
Terpisah, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menilai ada tiga agenda prioritas yang harus diselesaikan Kabinet Indonesia Maju. Prioritas pertama, pembenahan sistemik jaminan kesehatan nasional (JKN). Terutama pada aspek perbaikan sistem dan pelayanan kesehatan peserta BPJS.
Kedua, sektor ketenagakerjaan. Yakni bagaimana kementerian menciptakan lapangan kerja baru yang menyerap banyak SDM bangsa dan menumbuhkan secara masifnya UMKM.
Ketiga, sektor kemandirian ekonomi dengan menghentikan laju utang negara dan melunasinya. Selain itu, mewujudkan kedaulatan pangan hingga swasemba, serta menumbuhkan ekonomi kreatif yang bertumpu pada potensi dan sumber daya nasional.
“Fraksi PKS sementara ini tetap menolak kenaikan iuran BPJS. Karena tidak menyentuh aspek pembenahan sistem pelayanan JKN secara komprehensif karena jangan ketidakberesan sistem dibebankan kepada masyarakat ongkosnya. Namun, terlepas dari itu, PKS mengucapkan selamat atas dilantiknya kabinet Indonesia Maju. Semoga dapat mewujudkan cita-cita kebangsaan,” kata Jazuli, Rabu (23/10).
Dia menilai para menteri bisa langsung tancap gas. Sehingga tidak perlu lama penyesuaian. Tujuannya agar rakyat bisa langsung merasakan manfaat dari kebijakan dan perubahan ke arah kemajuan.
“Kita beri kesempatan para menteri baru bekerja. Nanti kita sama-sama lihat bagaimana hasilnya,” papar Jazuli. (rh/fin)
