JAKARTA – Rencana pemerintah yang akan mengubah skema subsidi elpiji 3 kilogram dan minyak tanah menjadi subsidi berbasis orang dalam program perlindungan sosial alias bantuan nontunai dikritisi.
Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto mengatakan, jika pihaknya tidak setuju terhadap pencabutan subsidi apa pun kepada masyarakat. Sebab pencabutan subsidi di saat-saat sekarang ini justru akan menambah beban ekonomi masyarakat bertambah berat.
Menurut Rofik, subsidi berbasis orang itu sudah ada programnya, yakni berupa PKH, bansos, PIP dan program-program lainnya. Namun data penerima manfaat program-program tersebut sampai sekarang masih karut marut.
“Saat ini pemerintah tidak punya data valid mengenai jumlah dan sebaran rakyat miskin calon penerima subsidi langsung. Sehingga penyaluran subsidi langsung kepada rakyat besar kemungkinan akan bermasalah,” kata politisi PKS tersebut, Selasa (20/4).
Rofik menambahkan, PKS lebih mengkritisi pada upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengalihkan subsidi barang ke orang karena Pemerintah gagal meningkatkan capaian tepat sasarannya.
Dia menyarankan, sebelum memberlakukan sistem penyaluran subsidi langsung ke rakyat, Pemerintah harus memperbaiki dan memutakhirkan dulu data rakyat miskin.
“Sediakan data valid tentang jumlah pedagang kecil, industri mikro rumah tangga, nelayan dan segmen pengguna kecil lain terlebih dahulu. Jika semua sudah siap, baru kebijakan tersebut diuji-coba secara terbatas dan bertahap,” pungkasnya. (khf/fin)
