JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona (Covid-19) meminta masyarakat agar tidak kembali ke kampung halaman atau menunda mudik. Ini untuk menghindari penularan virus yang terus meningkat setiap hari.
Juru Bicara Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan, risiko penularan dan penyebaran Covid-19 berpotensi semakin tinggi. Apabila terjadi kontak dekat antar masyarakat yang melakukan perjalanan ke kampung menggunakan transportasi umum. Terlebih ketika tidak ada pembatasan jarak atar penumpang dan duduk berhimpitan di dalam kendaraan pribadi maupun transportasi publik.
“Tidak perlu meninggalkan rumah, tidak perlu berpergian yang jauh, tidak perlu kemudian berpergian bersama keluarga menuju ke tempat lain yang jauh. Risiko akan sangat besar terkait hal itu,” terang Juru Bicara Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto didampingi Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Agus Wibowo saat onferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Jumat (27/3).
Selain itu pemerintah juga meminta masyarakat untuk berlaku bijak terkait rencana pulang kampung. Ini mengingat risiko penularan yang tinggi dan membawa virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 ke wilayah-wilayah lain. “Oleh karena itu bijak dalam kaitan merencanakan apabila nantinya akan mudik. Kami menyarankan hati-hati, sebisa-bisanya ditunda sampai dengan kondisi menjadi lebih baik,” tegas Yuri.
Persoalan mudik menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Jangan sampai terjadi peningkatan drastis kasus positif terinfeksi Covid-19. Masyarakat menjadi pihak yang paling rentan terhadap penularan Covid-19 bilamana tidak menerapkan anjuran pemerintah dalam pencegahan sesuai protokol kesehatan.
Masyarakat juga dimintatetap tinggal rumah dan melakukan kegiatan produktif dengan bekerja, belajar dan beribadah. Kebersihan pribadi juga tetap harus dijaga dengan tetap rajin mencuci tangan sebagai langkah pencegahan infeksi penyakit yang menyerang pernapasan itu.
Dalam kesempatan itu Yurianto pun kembali mengumumkan pasien Covid-19 bertambah lagi. Hasil pemutakhiran data hingga Jumat (27/3) tercatat 1.046 kasus positif, 46 sembuh, dan 87 meninggal. Artinya ada penambahan 153 kasus dari hari sebelumnya.
Sementara itu, jumlah pasien yang sembuh mengalami peningkatan 11 kasus menjadi 46 kasus. Kasus meninggal bertambah 9 menjadi 87.
Dua Dokter di Jabar Wafat
Selain itu, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) kembali mengumumkan dua dokter meninggal karena Covid-19. Kabar tersebut disiarkan melalui akun media sosial, PB IDI. Keduanya adalah dr Bartholomeus Bayu Satrio Kukuh Wibowo dari IDI cabang Jakarta Barat dan dr Exsenveny Lalopua MKes, pengurus IDI cabang Jawa Barat.
Ketua Umum IDI dr. Daeng M Faqih membenarkan dua dokter yang meninggal positif Covid-19. “Iya, dua dokter tersebut meninggal kemarin. Yang kami umumkan sekarang itu yang meninggal karena Covid-19,” ujar Daeng.
Kendati demikian, Daeng belum bisa memastikan apakah kedua dokter yang meninggal ini memiliki penyakit penyerta. Pasalnya IDI tidak mempunyai data soal ini. “Kami belum tahu detail, kami hanya begitu dengar beliau meninggal karena Covid-19 kami sampaikan duka itu. Kami masih telusuri, penyebabnya apa dan ditularkan dari mana,” ujar Daeng.
Nah, dalam proses penanganan kelanjutan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 juga menggandeng penyedia layanan telemedik. Mereka diminta membantu pasien yang dinyatakan positif terinfeksi Covid-19 dalam melakukan isolasi mandiri.
20 Penyedia Layanan Telemedik Dilibatkan
Sebanyak 20 penyedia layanan telemedik yang bekerja sama dengan pemerintah dalam penanganan Covid-19 yaitu Gojek, Grab, Halodoc, SehatQ, GrabHealth, DokterSehat, Link dan Link Sehat, Klikdokter, MouDok dan Mau Periksa, Sociomile dan Ripple10, YesDok, Prosehat, Perawatku, KlinikGO, Alodokter, Docquity, Qlue, Iykra, Jovee dan Lifepack, dan Eureka AI.
“Semua platform yang selama ini melakukan metode telemedik kita gabungkan untuk membantu pasien yang melakukan isolasi mandiri,” kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga. Dengan mengakses aplikasi telemedik secara daring, pasien yang telah dinyatakan positif COVID-19 namun gejalanya masih ringan, diharapkan mengisolasi diri di rumah. Mereka akan dipantau kondisinya oleh para dokter dari platform tersebut.
Jika kondisi pasien memburuk, maka dokter dari platform telemedik akan memberi peringatan kepada BNPB agar pasien diperiksa langsung oleh dokter atau segera dibawa ke rumah sakit rujukan. Kerja sama pemerintah dengan penyedia layanan telemedik ini diperlukan agar tidak semua orang yang terinfeksi Covid-19 segera menuju dan dirawat di rumah sakit.
CEO Halodoc Jonathan Sudharta mengutip data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan, 81 persen pasien yang terpapar Covid-19 di Tiongkok bisa disembuhkan melalui isolasi mandiri. “Itulah peran telemedik di mana pasien bisa berkonsultasi langsung secara daring dengan dokter, kemudian diberi resep, dan mendapat obat yang diperlukan,” kata Jonathan.
Dalam hal ini, Halodoc juga bekerja sama dengan penyedia layanan transportasi berbasis daring, Gojek, untuk mengantarkan obat langsung kepada pasien. “Jadi pasien bisa melakukan isolasi mandiri dan melakukan penanganan sendiri,” ujar Jonathan.
Pasien yang akan menggunakan jasa telemedik dalam penanganan Covid-19 dipastikan tidak perlu mengeluarkan biaya apapun, karena sifatnya sebagai bantuan dari para penyedia jasa kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia.
Sementara itu pendistribusian dan mekanisme penyaluran Alat Pelindung Diri (APD) bagi beberapa daerah sudah didistribusikan ke beberapa daerah. “Prioritas distrubusi APD yang ada di tiap daerah itu menjadi wewenang Gugus Tugas Daerah. Sehingga bagi masyarakat tiap daerah dapat berkomunikasi dengan Gugus Tugas di daerah untuk mendapatkan alokasi APD di daerah,” terang Paban IV/Operasi Dalam Negeri, Staf Operasi TNI Kolonel Infanteri Aditya Nindra Pasha.
Menurut laporan Kol.Inf Aditya, jumlah stok yang dimiliki oleh Gugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Gudang Gugus Tugas Nasional Lanud Halim Perdanakusuma adalah 170 ribu APD. Kemudian yang telah terdistribusi sebanyak 151 ribu dan cadangan ada 19 ribu.
Dalam hal ini perlu diketahui juga bahwa ada beberapa yang sudah dialokasikan untuk daerah, namun belum diambil. Beberapa daerah yang belum mengambil APD menurut catatan Kon.Inf Aditya meliputi Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Tengah. “Sudah terdistribusi 151 ribu sehingga cadangan nasional yang ada adalah 19 ribu,” jelas Kon.Inf Aditya.
Adapun pelaksanaan distribusi APD dilakukan melalui 2 skema, yang pertama APD didorong atau dikirimkan ke wilayah yang kesulitan transportasi seperti di papua dan papua barat serta wilayah di perbatasan dengan bantuan TNI.
Hal tersebut dilakukan untuk percepatan pemenuhan untuk wilayah skala prioritas Kemudian yang ke dua, beberapa dari daerah/provinsi mengirimkan tim untuk mengambil secara mandiri sehingga kebutuhan di tiap daerah dapat dipenuhi secara cepat. (fin/ful)
