Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Penulis : Bagus Purwanto, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman

Sistem informasi manajemen mempunyai peran yang besar pada kinerja dan efisiensi organisasi. Sistem informasi memberikan informasi yang jelas dan akurat yang dapat menunjang pengambilan keputusan terbaik untuk keberhasilan organisasi.

Salah satu pengguna terbesar sistem informasi adalah pemerintah. Pemerintah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang membantu pemerimtah provinsi dan kabupaten / kota di seluruh wilayah Indonesia ng dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel.

Kemudahan dalam sistem informasi ini diharapkan dapat mempermudah administrasi pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik serta sebagai aksi nyata dari pemerintah pusat yaitu Kementrian Dalam Negeri untuk menyamaratakan dan menyeimbangkan prosedur pengelolaan keuangan daerah implementasinya.

Dalam SIPKD terhadap beberapa elemen yang saling teritegrasi sebagi berikut :

1. Komponen Input

Perangkat input adalah perangkat untuk memasukkan perintah atau data yang akan diproses oleh komputer.Komponen input yaitu seperti penerimaan dari pajak dan retribusi daerah yang dibayarkan dan pembelanjaan dan pengeluaran oleh pemerintahan daerah.

2. Komponen Proses

Komponen proses yaitu seperti aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang akan memproses data yang telah dimasukan dan menghasilkan keluaran.

3. Komponen Output

Merupakan komponen komputer yang berfungsi menghasilkan informasi yang diperoleh dari hasil proses dari peralatan proses computer.

4. Komponen Kendala

Komponen yang berisiko aturan atau batas – batas yang berlaku. Akan membuat tujuan menjadi lebih bermanfaat. Adanya suatu kendala atau batasan yang jelas, akan mampumengidentifikasiapa yang harus diantisipasikan dalam mencapai tujuan sistem. Dalam aplikasi ini terdapat kendala tidak balance dalam menghasilkan laporan keuangan.

5. Komponen Kontrol

Komponen pengawas dan pelaksanaan proses pencapaian tujuan. Kontrol ini dapat berupa kontrol pemasukan input, pengeluaran data, pengoperasian, dll. Seperti mencegah terjadi tindakan korupsi.

Dalam kegiatan sistem informasi pada dasarnya terbentuk melalui suatu kelompok kegiatan operasi yang tetap :

• Mengumpulkan data
• Mengelompokkan data
• Menghitung
• Menganalisa
• Menyajikan laporan

Sasaran dalam aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dalam membantu tugas pemerintah yaitu agar terjadinya keseimbangan dalam penggunaan anggaran negara. Dan aplikasi ini memiliki tujuan yaitu untuk merealisasi anggaran negara yang diperlukan pada tahun yang bersangkutan. Pemerintah menyelenggarakan SIPKD secara nasional dengan tujuan :

• Merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional
• Menyajikan informasi keuangan daerah secara nasional
• Merumuskan kebijakan keuangan daerah, seperti dana perimbangan, pinjaman daerah, dan pengendalian defisit anggaran
• Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, pinjaman daerah, dan defisit anggaran daerah

Dengan penggunaan Sistem informasi yang baik dan dapat dipercaya kinerjanya, diharapkann dapat meringankan tugas dari pemerintah untuk melaksanakan dengan cepat, tepat, akuntabel dan transparan(*)

Beri komentar :
Share Yuk !