PURBALINGGA – Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi mengaku kerap mendapatkan pengaduan masyarakat di media sosial. Terkait ditemukannya pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST), yang tidak tepat sasaran. Menanggapi hal itu, Bupati meminta kepada masyarakat untuk melaporkan langsung temuannya kepada Pemerintah Desa (Pemdes).
“Tentunya laporannya harus jelas. Harus disertai bukti yang jelas kepada warga tersebut tidak berhak menerima bantuan tersebut,” kata bupati ditemui di Ruang Pringgiran Pendapa Dipokusumo, Rabu (13/5).
Dia menambahkan, jika terbukti laporannya benar. Maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga akan melaporkan hal tersebut ke Kemensos, untuk ditindaklanjuti. Tim khusus akan mendatangi dan memeriksa kembali untuk memastikan kebenaran layak tidaknya menerima bantuan. “Jika terbukti, nantinya akan diproses untuk dicoret dari daftar penerima, untuk bulan berikutnya,” imbuhnya.
Dia juga mengungkapkan, Pemkab membuka hotline khusus pengaduan terkait masalah BST. Nomor hotline tersebut juga akan digunakan untuk pengaduan semua program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Covid-19. Baik pengaduan program BST, BPNT maupun program perluasan sembako, JPS Provinsi, JPS Kabupaten dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari dana desa.
Daftar penerima akan dipajang di websote resmi Pemkab, www.Purbalinggakab.go.id. Serta, rencananya nama-nama penerima juga akan dipasang secara fisik di balai desa atau kelurahan. Sampai saat ini, bantuan yang sudah cair baru BST yang berasal dari Kemensos RI. Bantuan senilai Rp 600 ribu/KK/bulan, akan diterima oleh warga kurang mampu sebanyak 3 bulan.
Sementara itu, kemarin siangm Bupati juga melakukan pantauan langsung penyaluran BST di sejumlah lokasi. Yakni, Kelurahan Bancar, Desa Selabaya, Desa Karangjambe dan Desa Kutasari. Para penerima mengaku lega, akhirnya bantuan yang dinantinya tersebut cair. Seperti yang diungkapkan oleh Slamet Sangsiono (32), buruh harian warga RT 4/III Desa Karangjambe, Kecamatan Padamara. Dia mengaku, dua bulan terakhir tak punya pendapatan.
“Untuk hidup sehari-hari, sementara dari hasil kebun dan hutang di warung tetangga. Untung ini saya dapat bantuan, bisa untuk menutup kebutuhan makan sehari-hari,” tuturnya.
Seorang guru honorer TK Pertiwi di Desa Kutasari, Kecamatan Kutasari, Dwi Noviyanti (34) juga mengaku terbantu. Menjadi guru honorer Taman Kanak-kanak Pertiwi di desanya lebih ke pengabdian. Penghasilannya jauh dibawah UMK. Apalagi dia merupakan single parent harus menghidupi dua orang anak sendirian.
“Dua bulan ini sekolah TK libur, dan saya tidak mendapat penghasilan apa-apa. Simpanan uang juga menipis. Untung saya termasuk dari salah satu warga di Desa Kutasari yang menerima bantuan,” ujarnya. (tya)
