Pemilu Serentak 2024 Butuh Energi Ekstra
PURWOKERTO – Pelaksanaan Pemilu serentak 2024 ditetapkan pada 14 Februari. Artinya dua tahun mendatang atau 24 bulan sejak di launching, pada Selasa (14/2/2022) Pemilu serentak akan digelar. Pemilu serentak yang akan memilih anggota DPRD, DPR Provinsi, DPR RI, DPD RI, dan presiden, dinilai akan menyita energi yang signifikan.
Terkait dengan hal itu KPU diminta melakukan persiapan secara matang. Poin penting yang tidak terlewatkan yakni sosialisasi secara masif. Hal itu dimsapaikan dr Budhi Setiawan selaku Ketua DPRD Banyumas usai mengikuti launching Pemilu Serentak di Kantor KPU Banyumas, Selasa (14/2/2022).
dr Budhi mengungkapkan, masa jabatan komisioner KPU Banyumas, mendekati pemilu 2024 akan habis. Otomatis akan ada rotasi atau penggantian komisioner baru. Sehingga jangan sampai terputus kinerjanya. Artinya butuh persiapan matang di semua tahapan.
Apalagi pemilu tahun 2024 adalah pemilu serentak. Ini diperkirakan akan lebih membutuhkan energi ekstra. ” Saya yakin lebih ribet, pertama jumlah pemilih lebih banyak, mulai dari Anggota DPRD kabupaten, Provinsi dan Pusat, kemudian DPD RI dan Presiden. ini saya yakin akan memakan waktu yang cukup panjang,” ujar dr Budhi.
Sehingga butuh persiapan dan sosialisasi yang jelas. Jangan sampai sosialisasi sepintas sepintas. Karena KPU juga mendapat anggaran dari pemerintah daerah. Salah satunya untuk sosialisasi .
Sehingga tahapan sosialisasi harus dimaksimalkan, agar tidak ada komplain saat pemilihan. Walaupun untuk sangat mulus atau lancar sekali nampaknya tidak mungkin. “Tapi untuk kali ini harus lebih bagus,” ujaranya menambahkan.
Sementara itu target perolehan kursi DPRD Banyumas dari PDIP, Banyumas ditargetkan 50 persen plus 1. Artinya dari 50 kursi yang diperebutkan, targetnya 26 kursi.
Dari enam dapil, tiap dapil minimal 4 kursi sedangkan Dapil 2, dan 3 tiga harus dapt 5 kursi. Jadi 24 + 2 yakni 26 kursi, dan kita akan maksimal. ” Kalo di Boyolali dan Wonogiri bisa, kenapa kita tidak,” terangnya.
Sementara itu Wakil Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono mengungkapkan, di Banyumas, berdasarkan pengalaman sebelumnya tidak pernah ada gesekan besar. Setiap ada agenda politik, jika ada gesekan hanya gesekan kecil saja. Tidak pernah terjadi keributan itu adalah prestasi bagus. Harapannya pemilu serentak 2024 juga aman, damai, jurdil.
Menyikapi pelaksanaan pemilu serentak mendatang, menurutnya tetap ada plus dan minusnya. Apalagi dengan jumlah partainya cukup banyak dan ada beberapa tambahan partai baru. ” Nah pada saat mencoblos nanti pemilih paham atau enggak. Ini artinya sosialisasi harus lebih masif,” Kata Sadewo.
” Ini adalah tantangan bagi KPU. Pada Pemilu lalu, belum serentak korbannya sudah cukup banyak. Harapannya jangan sampai terulang. Kali ini harus benar benar dipersiapkan,” Sadewo menambahkan.
Sementara itu Ketua KPU Banyumas Imam Arif mengungkapkan, KPU Banyumas mendapat dukungan anggaran dari Pemda Banyumas sebanyak Rp 60 milyar dari pengajuan Rp 90 milyar. Dana tersebut turun dibagi menjadi tiga kali tahun anggaran yakni Tahun 2021, 2022, dan 2023.
Terkait Pilkada memang kewajiban pemerintah daerah untuk membiayai. Bersyukur di Banyumas sudah di setujui, senilai Rp 60 milyar. Disisi lain juga ada sharing anggaran dengan KPU provinsi, yang hanya menanggung pembiayaan ad-hoc. Yakni honor PPK, PPS, dan KPPS. Sisanya dari semua dari semua tahapan dibiayai oleh APBD Banyumas.
Adapun untuk Pemilu anggarannya dari APBN, terkait pemilu sampai saat ini belum ada anggaran muncul, karena, Tahapan pemilu mulai bulan Juni. Biasanya anggaran mengikuti, setelah ditetapkan tahapan. Saat ini KPU juga sedang menunggu PKPU tentang Jadwal, Program dan Tahapan.
Tahun sebelumnya Anggaran kisaran 60 milyar, dan tiap tahun berbeda. Kita juga belum tau anggaran dari pusat. Kalo mengacu pidato ketua KPU RI jelas ada kenaikan anggaran badan adhoc.
Sementara itu jumlah partai di Banyumas, nanti akan dilaksanakan verifikasi pada bulan Juni. Beberapa partai yang baru diantaranya Partai Umat, Partai gelora, dan Partai Prima.
Sementara itu terkait dengan transisi atau pergantian kepengurusan, Imam mengungkapkan, sudah pernah melewati siklus tersebut. Dan selama ini juga berjalan lancar. Artinya secara sistem kerja di KPU sudah mapan. ” Berganti Komisioner adalah hal lumrah dan tidak berpengaruh,” terangnya.
Apalagi program, dan jadwal sudah ditetapkan kedepannya. jadi hanya tinggal mengikuti dan mempelajari aturan yang ada. (saw)
