PURWOKERTO – Pemerintah Kabupaten Banyumas masih menghadapi banyak tantangan terkait capaian return dari project yang didanai dari program Pemulihan Ekonomi Nasional ( PEN).
Lahirnya project PEN sendiri merupakan respon atas situaasi pandemi Covid 19 yang menghantam tanah air sejak Maret 2020 lalu.
Tidak hanya ekonomi masyarakat yang terpukul, namun sektor pemerintah baik dari pendapatan pajak maupun pendanaan dari pusat juga menurun.
Dari itu pemerintah daerah harus mengambil langkah agar bisa mendapatkan pemasukan dari sejumlah sektor.
Dalam program PEN tersebut Banyumas mengajukan pinjaman sebesar Rp 197 miliar. Dana tersebut digunakan untuk revitalisasi sektor pariwisata di Baturraden, balai kambang, dan pembangunan canvention hall serta menara pandang setinggi 99 meter di Jalan Bung Karno ( Jalan tembus Gerilya – Soedirman).
Dalam kesempatan pers konferensi bersama wartawan, Kepala Asisten Ekonomi dan Pembangunan ( Asrkbang) Pemda Banyumas Purwadi Santosa mengungkapkan, pemda Banyumas mengambil project investasi.
Harapannya project tersebut bisa memberikan dampak positif bagi pemasukan kas daerah.
Project di Baturraden berupa, pembangunan kawasa Indraprana, Bukit Bintang, Taman botani, sentra kuliner dan UMKM.
Saat paparan program PEN kepada kalangan media beberapa waktu lalu mengatakan, program PEN yang di pilih pemkab adalah sektor yang bisa meningkatkan pendapatan dalam waktu cepat.
Sehingga model proyek yang di kembangkan adalah by return (pengembalian), melalui bidang kepariwisataan.
Menurutnya, total pinjaman dari Banyumas sekitar Rp 191 miliar. Setelah di lelang menjadi Rp 197 miliar. Pinjaman ke pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) ini dengan masa pengembalian lima tahun dengan masa tenggang dua tahun, terhitung mulai tahun 2021 ini dengan bunga 5 persen.
”Tahun ini sudah mulai membayar (angsuran pertama). Membayarnya dengan cara memotong dana alokasi umum (DAU) yang di terima Banyumas tiap tahun. Namun ini nanti akan tertutup, seiring masuknya pendapatan karena proyek ini adalah by return,” katanya.
Dari perencanaan bisnis, kata Purwadi, jika sudah di manfaatkan, maka hasil pendapatan akan lebih besar dari pemotongan DAU. Terutama setelah masuk tahun ketiga hingga tahun kelima.
Bahkan mulai tahun 2026, katanya, di harapkan pendapatan sudah maksimal masuk ke kas daerah.
Dijelaskan, rencana semula pemkab mau meminjam dana PEN sejak tahun 2020. Namun karena ada perubahan regulasi dari pemerintah, semula dengan bunga nol persen, kemudian berubah menjadi 5 persen, sehingga harus di lakukan berbagai penyesuaian hingga Juli lalu. Sehingga pekerjaan fisik infrakstruktur baru bisa di mulai Agustus lalu.
”Masa tenggang waktu untuk penyelesaian pekerjaan pembangunan yang di berikan PT SMI sampai Maret 2022, tapi kita punya kebijakan sendiri akhir tahun di upayakan selesai,” ungkapnya.
”Nanti akan di evaluasi, pekerjaan mana saja yang membutuhkan perpanjangan waktu, termasuk kendalanya karena apa. Apakah faktor kesalahan rekanan atau dari pihak penyedia (pemkab),” katanya.
Lebih lanjut Purwadi mengatakan, dampak pandemi Covid-19, tidak hanya memukul sektor swasta-masyarakat. Namun juga pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Pendapatan daerah menurun drastis, sehingga melalui program PEN kepariwisataan ini, di pilih menjadi salah satu solusi cepat untuk meningkatkan pendapatan daerah kembali.
”Wilayah Banyumas-Purwokerto sangat strategis di wilayah Jateng selatan bagian barat. Sehingga setelah masa pandemi, sektor pariwisata masih menjadi andalan kita. Sehingga ini yang harus kita dorong dan optimalkan, di luar yang lain seperti investasi dan pertumbuhan ekonomi lainnya,” terangnya.
Finishing Project Diperpanjang Hingga 2022
Sejumlah titik proyek infrastruktur program pemulihan ekonomi nasional (PEN) pengembangan pariwisata di Kabupaten Banyumas yang masuk kategori kritis, masih di beri
toleransi untuk penyelesaian melebihi batas waktu akhir tahun.
Hingga saat ini rata-rata capaian pelaksanaan pekerjaan masih kecil, antara 14 persen hingga 34 persen.
Kepala Bidang Tata Bangunan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Banyumas, Wahyudiono mengatakan, proyek infrastruktur PEN yang di tangani DPU dan masuk kategori kritis, ada empat lokasi. Yakni dua lokasi di kawasan wisata Baturraden, yakni pintu gerbang masuk kawasan dan lokasi Bukit Bintang.
Dua lagi, di kawasan kota baru, Jl Gerilya Soedirman Purwokerto, yakni pembangunan menara pandang setinggi 99 meter dan gedung convention hall.
”Menara pandang dengan anggaran sekitar Rp 65 miliar dan convention hall senilai Rp 11 milir, pelaksanaaan pekerjaan sudah mencapai sekitar 34 persen. Sedangkan yang di Bukit Bintang dan pintu gerbang masuk kawasan Baturraden sekitar 14 persen,” terang Wahyu.
Pekerjaan program PEN kepariwisataan yang di tangani DPU, lanjut dia, ada 10 paket kegiatan. Tujuh paket di Baturraden, yakni Indraprana 1-7, kemudian tiga di kawasan kota baru Jl Gerilya-Soedirman (GS), tiga paket menara pandang, convention hall dan area parkir.
Di kawasan Baturraden, ada satu lagi paket kegiatan program PEN, yakni pembangunan Taman Botani, di tangani Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. Kemudian pengembangan lokasi wisata Bale Kemambang Purwokerto, di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup.
Sejumlah Project Selesai Akhir Tahun 2021
Kendati ada yang masuk titik kritis, lanjut Wahyu, ada pula sejumlah pekerjaan yang bisa selesai sampai akhir tahun ini. Di antaranya, pembangunan area parkir di convention hall kawasan Jl Gerilya-Soedirman. Gedung UMKM atau Indraprana (IP) 1, gedung transit dan restoran, masjid dan JPO.
Kemudian IP 2, yakni area parkir di Baturraden. Taman dekat terminal lama (IP 3) juga bisa selesai. Selain itu, gerbang pintu masuk kawasan Baturraden.
”Untuk pintu gerbang kawasan pakai bahan pabrikasi. Kalau ini sudah terpasang, ya bisa langsung selesai. Begitu pula untuk pemasangan atap besar di Bukit Bintang, ini juga tergantung bahan dari pabrikasi,” katanya.
Dijelaskan, sejumlah pekerjaan belum bisa sesuai target hingga akhir tahun, karena di lapangan terjadi sejumlah kendala, seperti perubahan existing dan desain.
Sedangkan kendala terkait belum siapnya lahan, katanya, ini bisa disikapi dengan mengerjakan di lahan yang sudah siap lebih dulu. Sehingga sambil pararel, yang lain bisa di kerjakan. Kalender waktu pekerjaan, hari Minggu juga di hitung, sehingga bisa di manfaatkan.
”Faktor cuaca seperti musim hujan ini, dari awal kan sudah bisa di prediksi. Termasuk untuk pendanaan. Sejak awal sudah di sampaikan ke rekanan, bahwa pekerjaan program PEN ini tanpa uang muka, maka rekanan harus siap dengan pendanaan pula,” jelasnya. ( Saw)
