JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), sempat menghubungi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo agar pengukuran lahan Desa Wadas ditunda. Komnas HAM mendapatkan informasi sehari sebelum pengukuran dilaksanakan.
“Pagi tanggal 8 Febuari, saya kemudian kontak Pak Ganjar Pranowo meminta penundaan pengukuran,” ujar Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, Senin (14/2)
Beka mengatakan, sempat menghubungi beberapa pejabat di Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah hingga sampai pihak kepolisian setempat untuk ditunda pengukuran lahan. Namun pengukuran tersebut tetap dilaksanakan yang mengakibatkan aksi kekerasan dan penangkapan sejumlah warga.
Menurutnya, pada malam harinya Beka kembali menghubungi Ganjar Pranowo meminta agar warga Desa Wadas yang diamankan kepolisian segera dilepaskan. Bahkan Beka meminta agar warga Desa Wadas dilepas malam itu juga.
“Akhirnya besok kawan-kawan Desa Wadas dilepas. itu respon pihak kepolisian pada tanggal 8 dan 9 Febuari,” ungkap Beka
Terkait insiden yang terjadi pada warga Desa Wadas, Ganjar telah meminta maaf atas sikap represif dari pihak kepolisian terhadap warga setempat. Mereka yang menolak pengukuran lahan proyek pembangunan Bendungan Bener Desa Wadas, setidaknya ada 67 warga yang sudah dilepaskan.
“Saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Purworejo dan wabilkhusus kepada masyarakat Desa Wadas,” ucap Ganjar, Rabu (9/2)
Ganjar tidak menyangka akan terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh pohak kepolisian.
“Karena kejadian kemarin mungkin ada kekerasan yang betul-betul tidak diamankan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya,” ucap Ganjar. (*)
