Populasi dan Infrastruktur Dinilai Menjadi Modal Pemekaran Provinsi Banyumas

FGD Pemekaran Banyumas UMP Bersama DPD RI

PURWOKERTO – Universitas Muhammadiyah Purwokerto ( UMP) bersama Anggota DPD RI Abdul Kholik menggelar Focus Group Discussion tentang Pemekaran Banyumas menjadi Provinsi dari sudut pandang akademik.

Diskusi yang diprakarsai Anggota DPD Jawa Tengah Dr Abdul Kholik itu, hadir sebagai pemateri utama adalah Prof Dr Sugeng Priyadi, dengan moderator Irfan Fatchurohman, MPd, Humas UMP.

Abdul Kholik mengatakan diskusi tersebut sebagai upaya menyerap masukan resmi tentang pemekaran provinsi Banyumas.

“Kami memfasilitasi untuk menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, wacana yang bersumber dari masyarakat, baik masyarakat yang berlatar belakang masyarakat akademis, unsur sosial dan budaya maupun ekonomi, lebih mudah disampaikan ke pemerintah pusat dengan berbagai indikator maupun aspek yang menyertai,” kata Abdul Kholik.

Sementara itu Raktor UMP Jebul Suroso mengatakan, salah satu upaya mengatasi kemiskinan yaitu dengan mendekatkan layanan dan dukungan kebijakan. Hal itu dilakukan dengan pemekaran.

Gagasan terkait hal tersebut perlu disampaikan, termasuk tinjuan dan kajian dari sudut pandang akademis.

Apalagi tinjauan akademis jauh dari kepentingan politik praktis, sehingga kajian tersebut bisa melihat secara jernih dan objektif.

Rektor UMP Jebul Suroso mengungkapkan, terkait adanya pro dan kontra hal itu tergantung tinjauan masing masing. Namun akademisi selalu berfikir lurus untuk kemajuan.

Lebih lanjut diungkapkan, selama ini tidak ada pemekaran yang tidak berhasil.

Apalagi Jawa dengan jumlah populasi yang tinggi dan infrastruktur yang memadai, dinilai bisa menjadi modal.

Apalagi Banyumas dan sekitarnya di Jateng Masih menjadi kantong kemiskinan.

Lalu jika dibilang, miskin kok mau mendirikan provinsi. Justru pandangan kami berbeda, ketika yang miskin ini bersatu, aksesnya didekatkan, dan kebijakan dibuat untuk mensuport secara penuh, maka potensi untuk mengentaskan kemiskinan itu bisa dicapai.

Sekali lagi, ini masih debatable, kami ingin pemerintah pusat juga memahami. Bahwa aspek akademik tidak ada kepentingan politis, bahwa kami perlu untuk memajukan Banyumas dan sekitarnya. (saw)

Beri komentar :
Share Yuk !