CILACAP – Memasuki penghujung tahun 2019, Kabupaten Cilacap kembali mengukir prestasi. Kali ini Dinas Perhubungan Cilacap mendapat penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Cilacap meraih piala Anggakara Birawa Top 3 kategori Unit Pelayanan Publik (UPP).
Penghargaan ini merupakan puncak dari Kompetisi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) Tahun 2019. Ada 10 instansi dan tiga Unit Pelaksana Pelayanan (UPP) terbaik pengelola pengaduan pelayanan publik tahun 2019. Penghargaan diserahkan oleh Menteri PANRB di Jakarta pada hari Senin (9/12).
Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Diah Natalisa, mengatakan, kompetisi yang sudah diselenggarakan untuk kedua kalinya ini merupakan kegiatan penjaringan, seleksi, penilaian, dan pemberian penghargaan kepada penyelenggara pelayanan publik.
“Kompetisi ini bertujuan untuk menjaring, mendiseminasikan, dan mempromosikan pengelolaan pengaduan pelayanan publik sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik,” kata Diah.
Dalam sambutannya Menteri PANRB Tjahjo Kumolo mengungkapkan bahwa reformasi birokrasi harus sampai ke jantung. Salah satunya diwujudkan melalui pengaduan.
“Pengaduan yang cepat tanggap, cepat direspon, cepat ditindaklanjuti. Berbagai keluhan masyarakat harus cepat ditindaklanjuti dengan berbagai perbaikan,” ungkap Tjahjo.
Dalam menanggapi keluhan masyarakat, Menteri Tjahjo menjelaskan bahwa kuncinya adalah kecepatan. Pemerintah harus dapat merespon dengan cepat yang menjadi aspirasi masyarakat, sekecil apapun itu.
“Instansi pemerintah harus mengambil langkah-langkah untuk memuaskan masyarakat,” jelasnya.
Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji melalui Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Buddy Haryanto, mengapresiasi penghargaan tersebut dan berharap agar hal ini bisa semakin meningkatkan tingkat kepercayaan publik kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penyelenggara pelayanan publik.
“Semoga penghargaan ini dapat memotivasi OPD lain agar terwujud sistim penyelenggaraan pelayanan publik yang baik. Dengan adanya pengelolaan pengaduan pelayanan publik, maka tersedia ruang berpartisipasi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dari masyarakat,” katanya.
Seperti diketahui, penetapan 10 instansi terbaik dan tiga UPP terbaik telah melalui serangkaian proses yang cukup panjang. Dimulai dengan pendaftaran self-assessment melalui portal sipp.menpan.go.id, kemudian dilanjutkan dengan seleksi administrasi yang menghasilkan Top 30 instansi pemerintah dan Top 10 UPP.
Selanjutnya, tahap penjurian dan wawancara oleh tujuh juri independen dengan berbagai latar belakang. Dari hasil penjurian ini, ditetapkan Top 10 instansi pemerintah dan Top 3 UPP terbaik. Untuk Top 10 instansi pemerintah, terbagi lagi menjadi lima kategori, yakni pengelola sistem pengaduan pelayanan publik terbaik, pengelola dengan pendorong perubahan terbaik, pengelola dengan aspek dampak terbaik, pengelola dengan perubahan dan perbaikan pengelolaan pengaduan terbaik, serta pengelola dengan aspek keberlanjutan inisiatif terbaik. (gin)
