CILACAP – Dinas Sosial Kabupaten Cilacap terus melakukan sinkronisasi data terkait penerima bantuan kepada warga terdampak Covid-19. Hal itu dilakukan untuk menghindari agar bantuan yang disalurkan tidak tumpang tindih.
“Terkait dengan program JPS sudah berjalan. Hingga saat program JPS berupa sembako yang sudah dicairkan sebanyak 138.190 rumah tangga. Ini sudah mulai cari sejak 10 April lalu, artinya warga terdampak COVID-19 sudah mulai tertangani,” kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cilacap, Taryo, Selasa (21/4).
Disamping program yang sudah berjalan, lanjut Taryo, juga ada perluasan program sembako dari Kementerian Sosial dengan alokasi sebanyak 58.075 rumah tangga.
“Ini kartunya sudah ada di Bank Mandiri, tinggal pendistribusian. Diharapkan juga sangat membantu masyarakat yang terdampak Covid-19,” bebernya.
Tak hanya itu, pihaknya juga mendapat alokasi dari Kementerian Sosial untuk bantuan langsung tunai (BLT) sebesar 58.450 rumah tangga dengan nominal Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan.
“Kuotanya sudah ada, saat ini masih proses verifikasi. Jangan sampai bantuan dari pemerintah tumpang tindih. Makanya kita lakukan verifikasi cermat dengan mensinkronisasi data baik bantuan dari pusat, provinsi dan Kabupaten. Karena BLT dari Kemendes nantinya juga ada ,” tandasnya.
Sementara bantuan penanganan warga terdampak Covid-19 dari Provinsi Jawa Tengah juga sudah ada gambaran, namun alokasinya belum tahu. Namun demikian, lanjut Taryo, pihaknya diminta untuk mengusulkan kepada Provinsi.
“Kita masih proses perhitungan. Tapi pada prinsipnya, masyarakat sudah mulai terbantu dengan program-program dari Kementerian Sosial baik program sembako dan PKH,” ujar mantan Kabag Humas dan Protokol Setda Cilacap ini.
Disisi lain, kata Taryo, partisipasi masyarakat cukup besar baik pengusaha, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan maupun perorangan yang mendistribusikan langsung ke warga terdampak maupun lewat kecamatan.
“Ini yang terus kita dorong agar masyarakat yang mampu untuk peduli kepada masyarakat terdampak,” katanya.
Ditambahkan, terkait dengan pemantauan penyaluran bantuan dari berbagai pihak yang disalurkan kepada masyarakat pihaknya berkoordinasi dengan Kecamatan maupun Kelurahan dan Desa. Agar penyaluran bantuan partisipasi dari masyarakat agar dilaporkan ke Kecamatan maupun Kelurahan dan Desa. (gin)
