CILACAP-Komisi D DPRD Kabupaten Cilacap menggelar peninjauan kerja terkait pembelajaran luar jaringan di SMP Negeri 2 Majenang, Jum’at(16/10). Rombongan dipimpin Ketua Komisi D Didi Yudi Cahyadi didampingi anggota dari berbagai fraksi di DPRD Cilacap. Hadir pula Kepala Dinas P dan K Kabupaten Cilacap dan Kepala SMP se komda Majenang
Ketua Komisi D Didi Yudi Cahyadi dalam sambutannya mengapresiasi kinerja dan semangat para guru dalam mencerdaskan bangsa, khususnya di Cilacap melalui Pilar Pendidikan. Untuk itu perlu mendapat perhatian dari pemerintah terutama kesejahteraan guru di negeri maupun swasta.
“Masih ada yang belum dapat surat penugasan dari pemerintah sehingga tidak dapat tunjangan dari APBD termasuk persoalan pembelajaran di masa pandemi Covid 19 ini,” kata dia
Pada sesi dialog, anggota dewan dihujani terkait sejumlah persoalan. Seperti kendala pembelajaran daring, usulan PTT di SMPN, penambahan kuota penugasan dan bantuan transport dan pendamping BOS APBD yang dihilangkan.
Beberapa mengeluh tentang pelaksanaan pembelajaran daring karena banyak mengalami kendala sehingga semua mereka menginginkan pemberlakukan pembelajaran tatap muka dengan maksimal 50 persen dengan sistem perputaran dan shif. Selain itu untuk pembelajaran daring mereka berharap ada bantuan kuota untuk siswa, guru,operator.
Kepala SMP PGRI 12 Dayeuhluhur Dasman,S.Pd mengusulkan agar bantuan transport Dana Bos Pendamping dari APBD Kabupaten Cilacap yang dihilangkan agar diadakan kembali, karena masih dibutuhkan.
Menanggapi keinginan dilaksanakan pembelajaran tatap muka, Kepala Dinas Kepala Dinas P dan K Kabupaten Cilacap Agus Drs. Budi Santosa,Msi menyatakaan harus sesuai dengan persyaratan terkait edaran Menteri dan Perbub 126. Salah satunya zona wilayah. Pada daerah zona hijau yang diizinkan untuk pembelajaran tatap muka. Kemudian sekolah yang melaksanakan PTM harus mampu memberikan pelayanan kesehatan dan keselamatan utama kepada siswa yang mengikuti PTM.
Ketua Komda SMP Majenang Suwarno,SPd,M.Pd siap mendorong agar momen pertemuan dengan DPRD dan Kadinas dijadikan sarana penyampaian informasi,aspirasi,dan solusi permasalahan yg terjadi di sekolah.(lim)
SAMB: Harus Patuhi SE dan Perbup
