Ancaman La Nina, Curah Hujan Naik 40 Persen, Waspada Banjir dan Longsor

 Ancaman La Nina, Curah Hujan Naik 40 Persen, Waspada Banjir dan Longsor

JAKARTA – Pemerintah baik daerah maupun pusat diminta untuk mewaspadai bencana akibat fenomena La Nina. Anomali iklim La Nina kini tengah berkembang di Samudera Pasifik Ekuator.

Kepala Bagian Humas Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Taufan Maulana mengatakan anomali La Nina dapat meningkatkan curah hujan di Indonesia hingga 40 persen.

“Catatan historis menunjukkan bahwa La Nina dapat menyebabkan terjadinya peningkatan akumulasi jumlah curah hujan bulanan di Indonesia hingga 40 persen di atas normalnya,” katanya, Minggu (11/10).

Dijelaskannya, saat ini anomali iklim La Nina sedang berkembang di Samudera Pasifik Ekuator. Berdasarkan Indeks ENSO (El Nino-Southern Oscillation) menunjukkan suhu permukaan laut di wilayah Pasifik tengah dan timur dalam kondisi dingin selama enam dasarian terakhir. Nilai anomali telah melewati angka -0.5°C, yang menjadi ambang batas kategori La Nina.

“Perkembangan nilai anomali suhu muka laut di wilayah tersebut masing-masing adalah -0.6°C pada bulan Agustus, dan -0.9°C pada bulan September 2020,” ungkapnya.

Menurutnya, BMKG dan pusat layanan iklim lainnya seperti NOAA (Amerika Serikat), BoM (Australia), JMA (Jepang) memprediksi La Nina akan terus berkembang hingga mencapai intensitas La Nina Moderate pada akhir 2020. Dan baru diperkirakan baru akan meluruh pada Januari-Februari dan berakhir sekitar Maret-April 2021.

“Namun, dampak La Nina tidak akan seragam di Indonesia. Pada Oktober-November, peningkatan curah hujan bulanan berpotensi terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia kecuali Sumatera,” jelasnya.

Sedangkan pada Desember 2020 hingga Februari 2021, peningkatan curah hujan dapat terjadi di Kalimantan bagian timur, Sulawesi, Maluku-Maluku Utara dan Papua.

“Pada Oktober ini beberapa zona musim di wilayah Indonesia diperkirakan akan memasuki musim hujan, di antaranya Pesisir timur Aceh, sebagian Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Pulau Bangka, Lampung, Banten, sebagian Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah, sebagian kecil Jawa Timur, sebagian Kalimantan Barat, sebagian Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan,” bebernya.

Demikian pula, lanjut dia, di sebagian Kalimantan Timur, sebagian Kalimantan Utara, sebagian kecil Sulawesi, Maluku Utara dan sebagian kecil Nusa Tenggara Barat.

Dikatakannya, peningkatan curah hujan seiring dengan awal musim hujan disertai peningkatan akumulasi curah hujan akibat La Nina berpotensi menjadi pemicu terjadinya bencana hidro-meteorologis seperti banjir dan tanah longsor.

“Para pemangku kepentingan diharapkan dapat lebih optimal melakukan pengelolaan tata air terintegrasi dari hulu hingga hilir misalnya dengan penyiapan kapasitas sungai dan kanal untuk antisipasi debit air yang berlebih,” jelasnya.

Senada diungkapkan Deputi Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Lilik Kurniawan. Dia meminta setiap pemangku kepentingan termasuk masyarakat mengantisipasi fenomena cuaca La Nina dengan memanfaatkan data meteorologi sehingga dapat melakukan mitigasi bencana secara seksama.

Dikatakannya BMKG telah menyuplai berbagai data prakiraan cuaca yang dapat diakses publik. BNPB juga memiliki aplikasi InaRisk yang memetakan bencana di berbagai daerah di Indonesia.

Data yang tersedia, dapat dimanfaatkan pemerintah dan publik untuk merencanakan berbagai hal. Sehingga La Nina yang ada di depan mata tidak menimbulkan kerugian besar baik secara materi maupun nonmateri.

“Bagaimana kita bisa memanfaatkan data yang telah tersedia untuk mengantisipasi segala kemungkinan dampak La Nina,” ungkapnya.

Dijelaskannya, La Nina merupakan fenomena alam yang menyebabkan curah hujan di suatu kawasan turun dalam intensitas yang berlebih. Jika tidak diantisipasi dengan baik maka dapat memicu bencana hidrometeorologi yang tak jarang merugikan.

“La Nina dapat memicu bencana alam sehingga berbagai fasilitas publik yang rentan agar diperhatikan ketahanannya. Tidak kalah penting juga adalah perlu ada antisipasi untuk ketahanan pangan masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah,” pungkasnya.(gw/fin)

Beri komentar :
Share ya :

Eko Utomo

Redaktur Banyumas Ekspres

Artikel terkait :