JAKARTA – Vaksin buatan dalam negeri tengah ramai diperbincangkan. Vaksin Nusantara. Meski masih dalam tahap penelitian, antusias dan minat masyarakat untuk memperoleh vaksin ini terbukti sangat tinggi.
Terlebih, vaksin ini diakui tanpa efek samping dan mampu meningkatkan imunitas. Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay dalam keteràngan persnya, Kamis (15/4) mengaku jika dirinya menjadi salah satu penerima vaksin yang digelar di RSPAD Gotot Subroto, Jakarta.
Vaksin produk dalam negeri tersebut harus mendapat perhatian pemerintah seperti disampaikan Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia harus mengutamakan produknya sendiri.
“Kita masih tergantung negara lain. Ketika diembargo, program vaksinasi kita langsung terganggu. Setidaknya, mengganggu jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya. Di situ pentingnya kemandirian dan kedaulatan,” katanya, Kamis (15/4).
Saat ini Indonesia masih mendapat embargo vaksin, sehingga program vaksinasi di dalam negeri terganggu. BPOM juga diharapkan memberi izin edar segera setelah penelitian vaksin ini rampung.
Minat terhadap vaksin Nusantara ini ternyata sangat tinggi. Terbukti dengan antrean panjang yang ada. Pihak RSPAD membatasi vaksinasi, karena mereka masih fokus pada studi dan penelitian yang dilaksanakan.
Saleh mengaku, sudah berdiskusi dengan para peneliti vaksin Nusantara dan para relawan yang divaksin, sehingga ia juga mau divaksin. Ketua Fraksi PAN DPR ini, melihat, vaksin Nusantara sangat potensial dikembangkan.
“Kita berani jadi contoh untuk divaksin lebih awal. Saya melihat, para peneliti dan dokter-dokter yang bertugas semuanya ikhlas. Tidak ada muatan politik sedikit pun. Saya berharap kedaulatan dan kemandirian Indonesia dapat terjamin dalam bidang kesehatan dan pengobatan. Saya yakin, momentum Covid-19 bisa menjadi pintu masuk,” imbuh Saleh.
Diminta Selesaikan Polemik Vaknus
Pro dan kontra Vaksin Nusantara masih terus bergulir. Satgas Penanganan COVID-19 meminta pengembang Vaksin Nusantara dapat berkoordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Tujuannya agar isu-isu terkait vaksin tersebut dapat diselesaikan.
“Harapan Satgas untuk tim pengembangan Vaksin Nusantara agar dapat berkoordinasi dengan baik dengan BPOM. Ini penting supaya isu yang beredar ke publik dapat terselesaikan,” kata Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito di Jakarta, Kamis (15/4).
Isu yang santer dibicarkan saat ini salah satunya mengenai keamanan vaksin tersebut. Wiku menyebut Vaksin Nusantara dikembangkan di Amerika Serikat. Kemudian diujicobakan di Indonesia.
Pada prinsipnya, lanjut Wiku, semua vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat harus mendapat izin BPOM. Terutama aspek keamanan efikasi dan kelayakan. Selama memenuhi kriteria tersebut maka, pemerintah akan memberikan dukungan. (khf/fin)
