PURBALINGGA – DPC Organda Purbalingga mengklaim angkutan pedesaan (angkudes) yang masih aktif sekitar 50 persen, dari 452 unit kendaraan se Kabupaten Purbalingga. Namun di jalur Bobotsari- Karangmoncol yang masih aktif lebih dari 50 persen.
Ketua DPC Organda Purbalingga Karyono mengatakan, sepeda motor dan kendaraan pribadi yang kerap digunakan masyarakat berpengaruh pada pendapatan angkudes. Ditambah adanya pandemi Covid-19, semakin membuat awak angkudes belum bisa berharap banyak.
“Kalau angkudes di jalur yang ada BRT atau bus Trans Jateng tidak masalah, karena bisa saling subsidi atau tukar penumpang yang akan naik bus tersebut. Namun di jalur yang sepi penumpang, maka angkudesnya tidak berkutik,” ungkap Karyono, Jumat (4/6).
Saat ini, seharusnya Dinhub bisa melakukan studi kelayakan sebagai dasar angkudes kembali beroperasi maksimal. Terutama di jalur atau trayek yang minim penumpang.
Pemerintah sudah memfasilitasi pengusaha angkutan umum penumpang orang dan barang atau plat kuning wajib berbadan hukum. Saat ini sudah 90 persen pengusaha angkutan umum berbadan hukum. Baik berbentuk perusahaan (PT) maupun koperasi. Sisanya 10 persen belum masuk badan hukum karena persoalan trayek tidak sesuai load faktor karena jalur sepi penumpang.
“Saat anak sekolah daring seperti saat ini, maka harapan pendapatan normal susah. Apalagi berlanjut entah sampai kapan. Harapannya tinggal menunggu pandemi dianggap selesai dan anak sekolah kembali belajar tatap muka,” tambahnya.
Karyono meminta bagi angkudes yang masih aktif agar tetap mematuhi aturan lalulintas dan aturan dinas. Karena mereka resmi beroperasi juga karena pemerintah. “Penumpang yang ada saat ini seperti pedagang pasar, pekerja pabrik, tetap dimaksimalkan,” ujarnya. (amr)
