BANJARNEGARA – Angka prevalensi stunting di Kabupaten Banjarnegara di tahun 2022 sebesar 22,7 persen. Angka ini masih lebih tinggi dari target Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar 19,2 persen. Sedangkan di tingkat nasional pada tahun 2024 angka prevalensi stunting turun menjadi 14 persen.
Untuk menurunkan angka stunting yang masih tinggi, dibentuk Tim Percepatan dan Penanggulangan Stunting (TPPS) yang dikukuhkan oleh Pj Bupati Banjarnegara di sela acara Rembuk Stunting di Pendapa Dipayuda Adigraha, Rabu (22/6).
Pj Bupati Banjarnegara Tri Harso Widirahmanto berharap dengan dibentuknya TPPS bisa mengkoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi upaya konvergensi penanganan stunting di Kabupaten Banjarnegara. Terutama di 30 desa yang ditetapkan menjadi lokasi fokus (lokus) stunting.
“Semoga dengan adanya tim ini penanganan stunting di Banjarnegara akan lebih optimal sehingga target dari provinsi maupun nasional bisa kita capai,” harap Tri Harso.
Dikatakan, kunci percepatan penurunan stunting adalah intervensi di 1.000 hari pertama kehidupan. Oleh karena itu perhatian ke ibu hamil hingga bayi usia dua tahun baik intervensi gizi spesifik maupun sensitif perlu terus diupayakan.
Selain itu juga memerlukan dukungan akses kesehatan, ketersediaan pangan bergizi, adanya sarana prasarana air bersih dan sosialisasi hidup bersih dan sehat.
Langkah pencegahan juga perlu dilakukan dengan pendampingan tiga bulan pra nikah bagi pasangan yang akan membentuk keluarga baru juga menjadi hal penting untuk mencegah terjadinya kasus stunting.
Menurut Tri Harso, diperlukan sistem yang terpadu dan terintegrasi serta kerja keras dan komitmen bersama, pimpinan daerah, kepala OPD, camat, kepala desa serta seluruh stake holder yang ada untuk mewujudkan Kabupaten Banjarnegara yang bebas stunting.(drn)
