BANJARNEGARA – Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Banjarnegara Heni Purwono mengingatkan pentingnya pengakuan kedaulatan atas kemerdekaan. Pengakuan kedaulatan penuh ini penting bagi Bangsa Indonesia yang memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945.
“Dalam memperingati HUT RI, salah satu hal penting yang perlu diketahui masyarakat adalah tentang pengakuan kedaulatan RI, ternyata Belanda tidak mengakui 17 Agustus 1945,” kata Heni saat Malam Tirakat HUT RI ke 77 di RT 2 RW 1 Desa Petambakan, Kecamatan Madukara, Selasa (16/8) malam.
Bangsa Indonesia yang kala itu menganut pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS) harus membayar 4,3 milyar Gulden kepada Belanda agar mengakui kedaulatan Indonesia. “Dan itu pun tidak 17 Agustus 1945, Melainkan 27 Desember 1949,” terang Heni.
Dia menegaskan bahwa makna kedaulatan penuh penting bagi bangsa Indonesia. Heni menjelaskan latar belakang Belanda tidak mau mengakui 17 Agustus karena mereka tidak mau menanggung biaya agresi militer 1 dan 2. Justru biaya tersebut dibebankan kepada RIS.
Dalam konteks lokal Banjarnegara, menurut dia aneh kalau masih ada yang masih mempermasalahkan perubahan Hari Jadi Banjarnegara dari 22 Agustus 1831 menjadi 26 Februari 1571.
Sebab penetapan hari jadi Banjarnegara pada 22 Agustus 1831 menandai pemindahan ibu kota Banjarnegara oleh Belanda sekaligus mengganti bupatinya yang sangat pro Diponegoro.
Untuk itu menurutnya dibutuhkan pendekatan pemahaman (verstegen) dalam mengkaji sejarah, tidak sekadar fakta tekstual namun juga memperhatikan sebab akibat.
“Momen HUT RI semacam ini dapat dipakai untuk meluruskan kembali pemahaman-pemahaman yang kurang tepat dalam sejarah,” tukasnya. Termasuk hal-hal yang di buku pelajaran sejarah di sekolah tidak disampaikan. “Ini menjadi salah satu tugas sejarawan,” pungkasnya.(drn)
