Mahasiswa UMP melaksanakan KKN tematik Percepatan Penanganan Covid 19. Penyerahan mahasiswa KKN UMP di Kabupaten Banyumas secara resmi dilaksanakan di Aula Dinas Sosial Kabupaten Banyumas, Rabu (27/1/2021)
BANYUMAS – Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Banyumas, Jawa Tengah terus konsisten dalam menangani covid 19. Setelah sebelumnya membagikan ribuan paket sembako, hand sanitizer, menciptakan robot, menerjunkan sukarelawan untuk menangani COVID-19, kali ini UMP kembali menerjukan mahasiswa KKN yang bertajuk Percepatan Penanganan Covid 19.
Rektor UMP Dr Jebul Suroso melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Dr.Suwarno MSi mengatakan KKN kali ini mengambil tema Percepatan Penanganan Covid 19.
“Penyerahan mahasiswa KKN UMP di Kabupaten Banyumas kemarin secara resmi dilaksanakan di Aula Dinas Sosial Kabupaten Banyumas. Mahasiswa peserta KKN yang diserahkan terbagi dalam 9 Kecamatan 25 Desa dengan 287 orang,” katanya di Purwokerto, Rabu (27/1/2021).
Dr Suwarno mengatakan, sebelum diterjuknan, mahasiswa selain mendapatkan pembekalan, semua peserta KKN juga sudah menjalani test rapid antibody sehingga semua peserta yang diterjunkan dipastikan dalam kondisi sehat dan negatif dari covid19.
Ia juga berpesan kepada mahasiswa agar bisa mengedukasi dan menyosialisasikan program pemerintah terkait Covid di masyarakat desa.
Sementara itu, Kabag Kesra Setda Drs.Suwondo,MM dalam sambutannya mengatakan desa harus betul-betul bisa menerima kehadiran mahasiswa KKN. “Alhamdulillah semua desa yang ditempati sudah menerima mhasiswa sejak 21 Januari 2021,” jelasnya.
Suwondo berharap agar mahasiswa dapat berpartisipasi untuk bisa menekan angka penyebaran covid dan angka kematian akibat Covid 19.
“Mahasiswa diharapkan dapat membantu relawan yang sudah ada untuk menosialisasikan program Bupati yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat door to door, khususnya yang termasuk dalam golongan lansia dan yang termasuk komorbid,” jelasnya.
Ia juga berharap mahasiswa KKN UMP mampu memberikan contoh terkait dengan Program Pengetatan Kegiatan Masyarakat agar betul-betul dapat dipatuhi dan disampaikan kepada masyarakat. (Eka’/Tgr)
