MENGADU : Kelompok Simpan Pinjam Perempuan eks dana PNPM saat bertemu Ketua DPRD dan Kepala Dinsospermades.
PURWOKERTO – Ratusan ibu-ibu dari Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dana eks PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Kedungbanteng, Banyumas, Jawa Tengah, mendatangi DPRD Banyumas pada Selasa (11/4). Mereka meminta agar program SPP tersebut bisa dilanjutkan kembali setelah sempat terhenti akibat dugaan korupsi.
Ketua DPRD Banyumas, dr. Budhi Setiawan, dan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat (Dinsospermades), Arif Triyanto, bertemu dengan para ibu-ibu tersebut untuk mendengarkan keluhan mereka.
Menurut salah satu anggota kelompok, Umi Atikoh dari Desa Beji, kelompoknya sangat bergantung pada SPP dana eks PNPM Mandiri di Kecamatan Kedungbanteng. Ia bersama 30 anggota kelompoknya bisa mendapatkan pinjaman bergulir hingga Rp500 juta. Namun setelah program tersebut terhenti, mereka hanya bisa membayar angsuran dan tidak bisa lagi meminjam secara bergulir.
Ketua DPRD Banyumas, dr. Budhi Setiawan, berjanji akan memfasilitasi agar program SPP dana eks PNPM Mandiri bisa berjalan kembali secepat mungkin.
Ia juga meminta agar permasalahan tersebut bisa diatasi sebelum hari raya Lebaran. Kepala Dinsospermades Banyumas, Arif Triyanto, mengatakan akan segera membentuk tim penyelesaian untuk eks PNPM dan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) bersama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Program pengguliran dana eks PNPM sebelumnya dikelola oleh PT. LKM Kedungmas setelah program PNPM Mandiri Perdesaan dihentikan pada 2014. Namun program tersebut terhenti akibat penyidikan terhadap PT. LKM Kedungmas terkait dugaan korupsi.
Saat ini, persidangan terkait kasus tersebut sedang berlangsung di Pengadilan Tipikor Semarang. Penyidik Tipikor Kejari Purwokerto telah menetapkan tiga orang sebagai terdakwa dengan kerugian negara sebesar Rp15 miliar.
Di Kecamatan Kedungbanteng, Banyumas, terdapat 180 kelompok SPP dengan total anggota 1.326 orang pelaku ekonomi kreatif.
