BANYUMAS – Sebanyak 183 Badan usaha milik desa (BUMDes) di Kabupaten Banyumas mati suri. Pasalnya, mayoritas BUMDes tidak mendapat alokasi dana dari Pemerintah Desa (Pemdes).
“Dari 331 desa yang memiliki BUMDes baru 227 desa, diantaranya sebanyak 183 BUMDes tidak aktif,” kata Kabid Pemberdayaan Ekonomi Desa Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Dinsospermades Banyumas, Oentung Soegiarto, Kamis (14/2).
Berdasarkan data terkini Dinsospermades Banyumas, BUMDes memiliki klasifikasi, diantaranya terdiri dari BUMDes dasar, tumbuh, berkembang dan aktif. Hingga saat ini hanya terdapat 183 dasar, 40 tumbuh, 4 berkembang, dan 0 maju. “BUMDes yang masuk klasifikasi dasar itu yang tidak aktif,” ujarnya.
Menurut Oentung, mayoritas BUMDes yang tidak aktif disebabkan karena Pemdes tidak mengalokasikan dana usaha. “Kami selalu meminta kepada Pemdes untuk segera mengalokasikan anggaran, karena banyak yang tidak aktif karena tidak diberi dana oleh Pemdes, padahal BUMDes tersebut sudah berdiri,” ujarnya.
Sementara, terdapat BUMDes lainnya tidak aktif dikarenakan pengurus di dalamnya tidak memahami peluang usaha. “Ada juga BUMDes dasar yang tidak aktif karena masih bingung membuka usaha apa,” bebernya.
Menurutnya, penyebab selanjutnya pemerintah desa belum mempunyai komitmen untuk mengaktifkan BUMDes, kata Oentung, seluruh desa harus mengaktifkan BUMDes sebagai upaya untuk meningkatkan dan menggerakkan roda perekonomian di desa. Maka desa diupayakan membentuk BUMDes untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. “Kalau bukan Pemdes yang mendukung, siapa lagi yang akan mendukung. Pemdes hanya melayani masyarakat saja. Pemdes hanya menganggarkan modal untuk BUMDes yang berasal dari dana asli daerah yaitu pemerintah kabupaten dan dana desa yaitu pemerintah pusat. Itu boleh dianggarkan untuk BUMDes sesuai dengan kemampuan. Tapi jika sudah menyangkut urusan usaha, diserahkan kepada pengurus BUMDes yang ditunjuk, sehingga nanti jalan dua-duanya,” tegasnya.
Oentung menekankan, dengan bergeraknya perekonomian desa, maka desa mempunyai kemampuan untuk membangun desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara mandiri. “Membangun apa saja secara luas, bukan hanya infrastruktur. Termasuk peningkatan kesejahteraan rakyat secara mandiri,” katanya.
Pihaknya mengaku, selalu memberikan sosialisasi, pembinaan dan pelatihan kepada Pemdes yang belum mengaktifkan BUMDes. “Itu tugas kami untuk memacu mereka untuk segera mengaktifkan BUMDes, kami gencarkan terus di setiap forum-forum pertemuan kepala desa untuk segera mengaktifkan BUMDes,” imbuhnya. (dik)
