CILACAP – Prioritas Pembangunan Kabupaten Cilacap sebagaimana tertuang dalam RKPD 2019. Prioritasnya meliputi peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan dasar, peningkatan kualitas SDM, penanggulangan kemiskinan, peningkatan daya saing perekonomian, peningkatan kualitas dan ketersediaan infrastruktur wilayah, dan peningkatan akuntabilitas pelayanan publik.
Hal itu disampaikan Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2019 pada rapat Paripurna DPRD setempat, Selasa (28/4).
Namun berbeda dengan biasanya, rapat paripurna pada masa pandemi Corona digelar melalui video conference. Ruang sidang Paripurna di kantor DPRD hanya dihadiri oleh Pimpinan Dewan, Bupati dan Wakil Bupati, Sekretaris Dewan dan Sekretaris Daerah. Sementara anggota DPRD di masing-masing kecamatan.
Bupati mengemukakan, prioritas tersebut merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk mencapai target sasaran pembangunan daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019. Meliputi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,15-5,15%, Inflasi sebesar 2-3 %, Indeks Pembangunan Manusiasebesar 68,90%, tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,9– 6,0 % dan kemiskinan sebesar 13,75 %.
Selanjutnya, Bupati menyampaikan melalui berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2019 capaian sasaran pembangunan daerah. Meliputi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap tanpa migas pada Tahun 2019 sebesar 5,22 %, yang berarti telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 4,15-5,15% dan mengalami sedikit kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar 5,15%.
Berikutnya, perkembangan Laju Inflasi bulanan Kabupaten Cilacap di tahun 2019, menunjukkan bahwa selama kurun 12 bulan laju inflasi di Kabupaten Cilacap dari bulan ke bulan cenderung mengalami fluktuasi. Dari 12 bulan tersebut ada tiga bulan yang mengalami deflasi.
“Deflasi di Kabupaten Cilacap terjadi pada bulan Februari sebesar 0,25 %, bulan September sebesar 0,46 % dan bulan Oktober sebesar 0,07 %,” kata Bupati.
Sedangkan inflasi tertinggi sebesar 0,75 % terjadi pada bulan Juni 2019 yang terjadi karena bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Inflasi tahun kalender pada tahun 2019 tercatat sebesar 2,19%. Jika dibandingkan dengan target sasaran pembangunan daerah sebesar 2-3 % dapat dikatakan bahwa selama Tahun 2019 inflasi di Kabupaten Cilacap aman dan terkendali.
“Sedangkan jika dibandingkan inflasi tahun kalender pada tahun 2018 yang tercatat 3,21%, maka inflasi tahun kalender 2019 lebih rendah dibandingkan inflasi tahun kalender 2018,” papar Tatto.
Kemudian terkait dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.
“Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Cilacap pada tahun 2019 sebesar 69,98 yang berarti telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 68,90. Capaian IPM tahun 2019 ini pun lebih tinggi dari Capaian IPM tahun 2018 sebesar 69,56,” urainya.
Tatto menyampaikan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pada tahun 2019 TPT di Kabupaten Cilacap sebesar 7,31 %. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 5,9 – 6,0 % memang masih diatas target, namun pencapaian tahun 2019 tersebut lebih rendah dari capaian tahun 2018 sebesar sebesar 7,48 %.
“Untuk itu kami akan terus berupaya untuk mengatasi permasalahan pengangguran di Kabupaten Cilacap,” tandasnya.
Terkait indikator kemiskinan, Bupati menyampaikan, persentase penduduk miskin Kabupaten Cilacap selama tahun 2018-2019 mengalami penurunan yang signifikan, hal ini menunjukkan pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan cukup berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin, baik dari program Nasional, Provinsi Jawa Tengah maupun program Kabupaten Cilacap.
“Besarnya persentase penduduk miskin di Kabupaten Cilacap pada tahun 2018 sebesar 11,25% dan pada tahun 2019 menurun menjadi 10,73 % atau masih terdapat 185.176 orang penduduk miskin,” katanya.
Dikatakan, penurunan angka Kemiskinan pada tahun 2019 merupakan penurunan yang sangat signifikan bagi Kabupaten Cilacap, karena telah melampaui target capaian akhir masa RPJMD 2017-2022, yaitu target tahun 2022 sebesar 12,94 persen.
“Salah satu penyebab penurunan angka kemiskinan yang cukup signifikan tersebut adalah intervensi pemerintah dalam bentuk kenaikan dana bantuan sosial, yang naik hingga 41 persen (nasional) dibandingkan tahun sebelumnya.
Selain itu, pengendalian harga pangan yang relatif stabil dan pengendalian harga bahan bakar minyak turut berperan dalam menekan inflasi nasional dan meningkatkan daya beli masyarakat miskin. (gin)
SAMB: Atasi Pengangguran
