CILACAP-Fraksi PKB DPRD Kabupaten Cilacap meminta agar APBD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 bisa lebih tepat sasaran dan menjadi solusi bagi persoalan yang dihadapi masyarakat.
Ketua Fraksi PKB Munir Riyanto MM MPd mengatakan, peran APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat dan solusi bagi persoalan yang dihadapi masyarakat.
Pendapatan daerah Cilacap sebanyak Rp 2,8 Triliun lebih, PAD baru berkontribusi 21,36% (Rp. 600,067,779,161). Sementara belanja daerah masih bergantung pada anggaran Dana Alokasi Umum dan Dana Desa dari Pusat.
“Artinya PAD belum mampu mengimbangi dinamika kebutuhan belanja dalam mendukung program prioritas pembangunan,” katanya saat menyampaikan pandangan umum Fraksi PKB pada Rapat Paripurna DPRD Cilacap tentang Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020, Rabu (31/10).
Persoalan ini, kata dia, menuntut peningkatan kemandirian daerah dalam optimalisasi potensi pendapatan daerah dengan berbagai inovasi.
Alokasi belanja pada Raperda APBD Tahun 2020 direncanakan sebesar Rp 2,9 Triliun. Belanja tersebut terdiri atas belanja tidak langsung Rp 1,5 Triliun (51,10%) yang di dalamnya dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar 65,29 %.
Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Rp1,4 Triliun (48,90%) dari Belanja Daerah yang di dalamnya digunakan untuk belanja pegawai sebesar 13,55 % (Rp19,812,854,094) dari belanja langsung.
Atau untuk belanja barang dan jasa sebesar 23,74 % (Rp 709,873,618,493) dari Belanja Daerah. Sedangkan untuk Belanja Modal hanya 18,53 % Rp 554,098,951,827).
“Dari uraian diatas maka lebih kecil dibandingkan belanja barang dan jasa. Dari alokasi belanja daerah tersebut terlihat bahwa APBD tahun 2020 tidak sehat karena belum memiliki keberpihakan yang nyata kepada rakyat,” katanya. (rud)
