Iklan
Categories: Nasional

KPK Segera Eksekusi Pidana Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan Pasca Putusan Kasasi

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengeksekusi pidana mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Ini setelah tim jaksa menerima putusan kasasi resmi.

Selain Wahyu, eksekusi pidana juga akan diberlakukan bagi rekannya yang merupakan kader PDIP Agustiani Tio Fridelina ke lembaga pemasyarakatan.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Selasa mengatakan amar putusan kasasi terhadap Wahyu Setiawan adalah menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan ditambah pencabutan hak politik dalam menduduki jabatan publik selama 5 tahun terhitung setelah selesai menjalani pidana pokok. “Mengenai amar putusan majelis hakim di tingkat Mahkamah Agung tersebut tentu KPK menghormati,” tambah Ali sebagaimana dikutip Banyumas Ekspres dari Jawa Pos

Meski majelis kasasi menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh tim JPU, namun khusus permohonan pencabutan hak politik dalam menduduki jabatan publik bagi Wahyu Setiawan telah dipertimbangkan dan diputus sebagaimana permohonan dari tim JPU dalam memori kasasi yang sebelumnya telah diajukan kepada MA.

“Dengan putusan ini, maka semakin menguatkan dugaan perbuatan tersangka HM (Harun Masiku) dan KPK tetap optimistis dapat menemukan tersangka HM untuk segera dapat dibawa ke depan proses persidangan,” ungkap Ali.

Dalam persidangan tingkat pertama di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 24 Agustus 2020, majelis hakim memutuskan Wahyu Setiawan divonis 6 tahun penjara ditambah denda Rp150 juta subsider 4 bulan kurungan. Majelis hakim pun memutuskan tidak mencabut hak politik Wahyu pada masa waktu tertentu seperti tuntutan JPU KPK.

Kemudian pada 7 September 2020 Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan vonis 6 tahun penjara bagi Wahyu atau masih lebih rendah dibanding tuntutan JPU KPK yang menuntut agar Wahyu divonis 8 tahun penjara ditambah denda Rp400 juta subsider 6 bulan kurungan.

Putusan banding tersebut tidak menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik bagi Wahyu selama 4 tahun setelah menjalani hukuman pidana seperti yang dituntut KPK.

Sedangkan kader PDI Perjuangan Agustiani Tio Fridelina yang ikut menerima suap Rp600 juta dari Harun Masiku bersama-sama dengan Wahyu divonis 4 tahun penjara.

Dalam perkara ini, Wahyu dan Agustiani terbukti menerima uang sebesar 19 ribu dolar Singapura dan 38.350 dolar Singapura atau seluruhnya Rp600 juta dari kader PDIP Harun Masiku yang saat ini masih buron.

Tujuan penerimaan uang tersebut agar Wahyu Setiawan dapat mengupayakan KPU menyetujui permohonan Penggantian Antar-Waktu (PAW) anggota DPR RI PDI Perjuangan dari Dapil Sumatera Selatan 1, yakni Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

Wahyu Setiawan juga terbukti menerima uang sebesar Rp500 juta dari Sekretaris KPU Papua Barat Rosa Muhammad Thamrin Papayo terkait proses seleksi calon anggota KPU Provinsi Papua Barat periode tahun 2020–2025, yaitu agar 3 orang asli Papua (OAP) lolos tes akhir menjadi anggota KPU Provinsi Papua Barat. (*)

Iklan
Share
Eko Utomo

Redaktur Banyumas Ekspres

Recent Posts

  • Banyumas

KKN Unsoed Dorong Perubahan Perilaku Dan Penanganan Dampak Covid 19

PURWOKERTO - Ketua LPPM Unsoed Prof Dr Rifda Naufalin menjelaskan, KKN mahasiswa Unsoed diselenggarakan secara hybrid,… Read More

1 jam ago
  • Banyumas

Muspika Pekuncen Beserta Dinas Perikanan Banyumas Tebar 10.000 Benih Ikan

BANYUMAS– Koramil 15/Pekuncen, pemerintahan kecamatan Pekuncen dan pemerintahan desa Petahunan bekerjasama dengan dinas perikanan kabupaten… Read More

9 jam ago
  • Banyumas

Bapas Kelas II Purwokerto Santuni Warga Terdampak Covid 19

PURWOKERTO - Kantor Balai Pemasyarakatan (Bapas) kelas II Purwokerto juga menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat… Read More

9 jam ago
  • Banyumas

Sidang Perdana Terhadap RS Siaga Medika Ditunda,Pihak Yayasan Tidak Hadir

BANYUMAS - Sidang perdata gugatan perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti rugi antara Aris Santoso… Read More

9 jam ago
  • Banjarnegara

Banjarnegara Raih Predikat Kabupaten Layak Anak

BANJARNEGARA - Pemkab Banjarnegara mendapat penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Kategori Pratama dari Kementerian Pemberdayaan… Read More

9 jam ago
  • Cilacap

Pertamina Cilacap Kembali Bersama Forkopimda Gelar Vaksinasi Covid-19

CILACAP - Dalam rangka mencapai target sehat untuk seluruh masyarakat dan menekan kasus Covid-19, kilang… Read More

12 jam ago
Iklan