Angka Kemiskinan di Banjarnegara Masih 16,23 Persen, Pj Bupati : Budayakan Malu Miskin

BANJARNEGARA – Persentase angka kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara saat ini 16,23 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata di Jawa Tengah

“Saya sampaikan kepada kades dan camat, mari budayakan malu miskin,” kata Pj Bupati Banjarnegara Tri Harso Widirahmanto SH saat rapat koordinasi tim penanggulangan kemiskinan daerah, di Pendapa Dipayudha Adigraha, Selasa (28/6). Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan penyerahan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH).

Tri Harso meminta agar pendataan kemiskinan dilakukan dengan data yang valid, dan update tentang kondisi dan angka kemiskinan.

Pj Bupati prihatin melihat kondisi angka kemiskinan di Banjarnegara yang masih mencapai 16,23 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Jawa Tengah 11 persen. Apalagi di dalamnya terdapat angka kemiskinan ekstrem 7,8 persen. Untuk saat ini Banjarnegara menduduki peringkat 31 kemiskinan di Jawa Tengah.

Untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, Tri Harso berharap semua pihak untuk bersinergi dan berkolaborasi menanggulangi masalah kemiskinan dengan memaksimalkan anggaran yang ada. Baik yang bersumber dari APBD, APBN, Baznas, CSR dan sumber-sumber lainnya. Dengan adanya program satu OPD mendampingi satu desa dampingan, diharapkan bisa mengurangi kantong-kantong kemiskinan ekstrem di desa.

Dikatakan, Pemkab Banjarnegara terus berupaya menangani masalah kemiskinan dengan berbagai strategi pembangunan yang berpihak kepada warga miskin.Diantaranya penggelontoran dana Rp 510,89 miliar untuk berbagai jaminan dan bantuan sosial serta jaminan kesehatan masyarakat. Selain itu juga dana Rp 40,89 miliar untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, bantuan bibit, dan peningkatan SDM.

Kemudian untuk mengurangi kantong-kantong kemiskinan Pemkab mengucurkan Rp 455,42 miliar untuk sarana prasarana infrastruktur, jalan, jembatan, jamban warga, dan RLTH.Rapat dihadiri sekitar 150 orang dan diikuti pula secara daring dari berbagai unsur Kepala OPD, camat, lurah, kepala desa, unsur BUMN, BUMD dan dunia usaha. (drn)

Beri komentar :
Share Yuk !