PURWOKERTO-Ratusan Warga Dusun Timbangan Desa Patikraja Mengadu ke DPRD. Mereka meminta agar jembatan pasar Patikraja Dibongkar.
Waluyo Sejati Ketua Forum Masyarakat Dusun Tambangan Desa Patikraja mengungkapkan, pembangunan jembatan pasar tersebut dinilai melanggar aturan. Selain menutup akses warga Dusun Tambangan, pembangunan jembatan tersebut juga tidak memiliki IMB, AMDAL dan kelengkapan legalitas lain.
“Ada 1500 warga di dua RW, yakni RW 1 dan 2 yang terdampak, kami sudah melakukan mediasi mulai dari tingkat desa hingga kecamatan dan kabupaten, tetapi tidak membuahkan hasil,” terangnya.
Menurutnya, Agustus lalu sebenarnya sudah ada kesepakatan dengan warga, dan ditandatangani muspika ditingkat kecamatan. Namun rupanya kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan.
Bahkan ada undangan untuk mediasi ditingkat kabupaten, yang dihadiri pihak Kabag hukum, Inspektorat, Dinas Perijinan, DPU, dan Bapermas.
“Ternyata kesepakatan dimentahkan degan alasan urusan provinsi. Setelah kami telusuri dari Provinsi sudah ada disposisi, agar diselesaikan di kabupaten. Tetapi tetap tak ada kepastian dibongkar,” ungkapnya.
Pembangunan jembatan tersebut berasal dari dana provinsi senilai 900 juta, dan digunakan untuk revitalisasi pasar Rp 500 jutaan, pembangunan gedung BKD Rp 325 juta dan irigasi Rp 100 juta.
Sementara itu Ketua DPRD Banyumas dr Budhi Setiawan yang menerima perwakilan warga mengungkapkan, warga tak perlu emosi, ia berpesan agar warga tetap mengedepankan musyawarah.
“Jangan dijadikan pemicu saling tidak suka. Saya upayakan seadil mungkin untuk mencari solusi persoalan tersebut. Kemudian semua dinas juga akan kami undang, untuk melihat kronologis, mulai dari ide awal sampai pelaksanaan pembangunan,” terangnya.
Lebih lanjut diungkapkan, tinjauan ke lokasi akan dilakukan pada hari Jumat awal Januari mendatang. (Saw)
