BANYUMAS EKSPRES – Wirendra Tjakrawerdaja Caleg DPR RI Dapil Jawa Tengah VIII menyoroti anjloknya harga gabah petani. Dari data kelompok tani binaan Partai Golkar di sejumlah daerah, harga gabah turun hingga kisaran Rp 3000 – Rp 3500 per kilogram.
Wirendra berharap saat ini pemerintah harus mengoptimalkan peran Bulog untuk menyerap gabah petani jika harganya turun.
Wakil Ketua Koperasi dan UMKM DPD Partai Golkar Cilacap itu mengatakan, Inpres No 5 tahun 2015 dibuat untuk kepentingan para petani, sehingga pemerintah perlu menyerap hasil gabah petani saat panen raya tiba dan bukan malah membiarkan petani menjual kepada pengepul dengan harga dibawah HPP Pemerintah.
“Jika yang terjadi penyerapan tidak maksimal, maka keuntungan yang didapatkan petani relatif tidak mampu untuk membayar biaya produksi di setiap musim tanam,” ujar Wirendra, Rabu (27/3).
Meski demikian, Wirendra menyadari bahwa ada keterbatasan gudang Bulog dalam menyerap hasil panen petani. Kemampunan Bulog menyerap hasil ganah petani secara nasional tidak lebih dari 20 persen.
“Artinya apa ? Masih ada keterbatan pemerintah, tapi itu sebuah tantangan agar kedepannya mekanisne penyerapan gabah petani bisa menjadi skala prioritas dari pemerintah,” imbuhnya.
Sejauh ini, bersama Partai Golkar Wirendra telah memberi pelatihan dan penyuluhan kepada para petani di beberapa Desa di Kabupaten Cilacap dan Banyumas. Pihaknya menitik beratkan kepada pemberdayaan untuk membanguan SDM dan keterampilan petani dalam hal cara membuat Pupuk Hayati.
Salah satu tujuannya yakni agar biaya menanam padi petani bisa lebih murah dengan harapan keuntungan yang didapatkan petani bisa lebih besar lagi.
Sebagaimana diketahui, harga gabah di sejumlah turun drastis. Informasi yang didapatkan dari petani binaan Partai Golkar di beberapa daerah seperti di Jember, Bojonegoro, Nganjuk, Banyumas dan di beberapa lainnya harga gabah sudah di kisaran 3.000 – 3.500 di bawah harga HPP Pemerintah.
Menurut Wirendra sudah saatnya SDM petani menjadi prioritas dari pemerintah dan harga gabah menurut Inpres No 5 tahun 2015 sudah saatnya direvisi karena bulan Januari sampai Maret harga gabah di pasaran sudah di atas 4.000 sehingga sudah tidak tepat lagi HPP pemerintah Rp 3.700. (dit)
