CILACAP – Sebanyak 9 partai politik menerima bantuan keuangan tahun anggaran 2020. Sembilan parpol ini yang memiliki kursi di DPRD Cilacap. Nilainya juga meningkat yaitu Rp 3.000 dibandingkan tahun sebelumnya Rp 1.500 persuara sah.
Bantuan keuangan ini untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan politik bagi pengurus parpol dan masyarakat. Sembilan parpol itu meliputi DPC PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, PPP, PKB, PKS, Partai Gerindra, Partai Nasdem.
Penyerahan bantuan keuangan dilakanakan secara simbolis di ruang Gadri Rumah Dinas Bupati Cilacap, Senin (13/7). Acara dihadiri Bupati Tatto Suwarto Pamuji, Wakil Bupati Syamsul Auliya Rachman, Sekretaris Daerah (Sekda) Farid Ma’ruf, jajaran Asisten Sekda, para pejabat dilingkungan Pemkab Cilacap dan perwakilan parpol penerima bantuan.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Cilacap Sadmoko Danardono dalam laporannya mengatakan bahwa tujuan kegiatan adalah untuk meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Agar partisipasi politik dan inisiatif masyarakat meningkat. Selain itu juga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu seiring meningkatnya pendidikan politik bagi pengurus parpol dan masyarakat,” kata Sadmoko.
Dijelaskan bahwa total bantuan yang diberikan adalah sesuai dengan jumlah suara sah parpol yang mendapatkan kursi di DPRD masa bakti 2019-2024 hasil pemilu 2019, yaitu Rp 3.000 per suara sah. Nilai ini meningkat dari Rp 1.500 per suara sah pada tahun sebelumnya.
“Parpol yang menduduki kursi di DPRD masa bakti 2019-2024 hasil pemilu 2019 sebanyak 972.928 suara sah, sehingga bantuan keuangan yang diberikan sebesar Rp 2.918.784.000,” jelasnya.
Rinciannya, DPC PDI-P sebesar Rp 589.386.000, DPD Partai Golkar sebesar Rp 512.738.000, DPC Partai Demokrat Rp 179.802.000, DPD PAN sebesar Rp 227.136.000, DPC PPP sebesr Rp 241.278.000, DPC PKB sebesar Rp 407.004.000, DPD PKS sebesar Rp 190.854.000, DPD Partai Gerindra sebesar Rp 394.098.000 dan DPC Partai Nasdem sebesar Rp 176.490.000.
Dia menambahkan, bantuan keuangan untuk parpol tidak terdampak rasionalisasi anggaran. Karena, pihaknya sudah menerima surat dari Dirjen Polkum Kementerian Dalam Negeri yang menegaskan bahwa untuk bantuan keuangan parpol merupakan program strategis nasional. Sehingga kegiatan yang masuk dalam kegiatan strategis nasional tidak ada rasionalisasi anggaran.
Guna Pendidikan Politik
Dalam kesempatan tersebut Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji mengatakan, bahwa bantuan keuangan untuk parpol merupakan dana yang digelontorkan oleh pemerintah untuk membangun kemandirian partai politik.
“Bantuan keuangan ini diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai dan masyarakat, serta guna mendukung kegiatan operasional sekretariat parpol,” kata Bupati.
Bupati berharap agar peningkatan bantuan harus dibarengi dengan peningkatan kinerja dari parpol dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
“Masyarakat nantinya akan menjadi pemilih yang cerdas, mandiri yang mampu melihat parpol mana yang mampu mengantarkan Kabupaten Cilacap menuju pada terwujudnya Cilacap yang sejahtera secara merata,” imbuhnya.
Ditemui usai menerima bantuan keuangan, Ketua DPD Golkar Cilacap, Ahmad Edi Susanto mengatakan, dana bantuan keuangan yang diterima DPD Golkar Cilacap sebesar Rp 512.738.000 akan diperuntukan untuk konsolidasi dan pendidikan politik. Disamping itu untuk melanjutkan membantu penanganan COVID-19. (gin)
