YOGYAKARTA – Pemerintah Kabupaten Cilacap kembali meraih penghargaan SAKIP Award dengan predikat BB dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) wilayah III, di Yogyakarta, Senin (24/2). Predikat BB diraih dua tahun berturut-turut oleh Kabupaten Cilacap.
SAKIP Award merupakan sebuah penghargaan atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui Kedeputian Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan.
Penghargaan SAKIP Award diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Tjahjo Kumolo kepada 190 pemerintah daerah di wilayah III.
Penghargaan tersebut diterima Bupati Cilacap, Tatto Suwarto Pamuji dari Menpan RB, Tjahjo Kumolo dalam sebuah acara bertema “Making Change, Making History”, yang digelar di Yogyakarta.
Turut mendampingi Bupati, Asisten Administrasi dan Umum Sekda Cilacap, Uong Suparno, Kabag Organisasi Setda Cilacap Aris Munandar, serta sejumlah pejabat lainnya.
Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo mengatakan, implementasi SAKIP terus mendorong instansi pemerintah untuk fokus pada pencapaian prioritas pembangunan nasional. Yakni mealui perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, efektif, efisien, serta monitoring dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang dilakukan secara konsisten dan berkala.
Bupati Cilacap, Tatto Suwarto Pamuji usai menerima penghargaan bersyukur dan mengapresiasi atas capaian yang telah diraih oleh Pemkab Cilacap.
“Saya berterimakasih kepada seluruh OPD yang telah bekerjasama sehingga predikat BB ini dapat kita raih kembali. Semoga ini akan membuat perencanaan dan penganggaran di Pemkab Cilacap semakin baik, efektif dan efisien serta tepat sasaran,” kata Bupati.
Menurut Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap, Aris Munandar, dengan predikat BB ini menggambarkan bagaimana proses manajemen kinerja diterapkan di Pemkab Cilacap.
“Tentunya kita berharap di tahun depan, kita bisa lebih meningkat lagi. Tapi terlepas dari penilaian itu yang kita harapkan adalah bagaimana manajemen kinerja berjalan di Kabupaten Cilacap,” ujar Aris.
Lebih lanjut dijelaskan, ke depan diharapkan manajemen kinerja lebih implementatif dan perencanaan, penganggaran sampai pelaporan akan menjadi satu sistim yang terintegrasi.
“Sekarang masih banyak celah-celah yang harus kita perbaiki. Sebagai contoh di penganggaran, kita harus berani untuk memangkas anggaran-anggaran yang tidak mendukung pada pencapaian indikator kinerja program dan kinerja sasaran. Sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan oleh APBD bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Itu goalnya,” jelas Aris.
Dengan manajemen kinerja yang baik tentunya akan meningkatkan tata kelola pemerintahan, hal tersebut juga sejalan dengan meningkatnya kinerja aparatur pemerintah.
“Kita berharap kontrak kinerja pimpinan perangkat daerah sampai dengan indikator kinerja individu dapat dijadikan pertimbangan dalam perhitungan TPP pegawai,” pungkasnya. (gin)
