CILACAP – Irigasi sangat penting sekali dalam mendukung ketahanan pangan khususnya produksi beras nasional. Lahan irigasi yang ada di Indonesia sekitar 7,2 juta hektar yang terdiri dari irigasi kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Dan sesuai dengan Undang Undang Sumber Daya Air dimana lahan irigasi yang luasnya lebih dari 3.000 hektar merupakan kewenangan pusat, 1.000-3.000 hektar kewenangan provinsi dan kurang dari 1.000 hektar kewenangan kabupaten/kota.
Dari lahan seluas 7,2 juta hektar yang merupakan kewenangan pusat sekitar 2,4 juta hektar, kewenangan provinsi sekitar 1,4 juta hektar dan kewenangan kabupaten sekitar 3,4 juta hektar dan hampir semuanya ada di Pulau Jawa. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap sendiri mengelola 708 Daerah Irigasi (DI) dengan 709 untuk sawah seluas 64.578 hektar.
Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (Dinas PSDA) Kabupaten Cilacap Saeful Hidayat S.IP, ST, MM mengatakan hal yang terpenting dalam pengelolaan irigasi adalah melaksanakan operasi dan pemeliharaan karena dengan itu eksistensi distribusi bisa ditingkatkan, ketepatan mengatur dan mendistribusikan air dalam jumlah dan waktu yang tepat.
“Untuk itu pengelolaan irigasi harus dioptimalkan guna mendukung program ketahanan pangan,” kata Kepala Dinas PSDA.
Dikatakan, Dinas PSDA Kabupaten Cilacap merupakan mitra Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Dimana, P3A itu sangat membantu PSDA dalam pengelolaan irigasi. Perkumpulan petani pemakai air ada tiga macam yakni P3A untuk irigasi tersier, Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) saluran sekunder. Sedangkan saluran primer melalui organisasi induk perkumpulan petani pemakai air (IP3A).
“PSDA sangat terbantu oleh P3A, karena personil atau pertugas dari pemerintah baik mantri pengairan maupun petugas pengelola irigasi sangat terbatas,” kata Saeful yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Komisi Irigasi Kabupaten Cilacap.
Saeful menerangkan, dalam perencaan operasi irigasi, setiap tahun dilakukan perencanaan penyediaan air tahunan, tata tanam tahunan dan pembagian dan pemberian air tahunan.
“Dalam menyusun pola tata tanam diawali dengan usulan petani yaitu luas tanam dan kebutuhan air. Usulan pola tanam dari P3A disampaikan ke masing-masing mantri pengarian yang diteruskan ke Unit Pelaksana Teknis kemudian diteruskan ke Dinas PSDA sebagai bahan rapat komisi irigasi. Hasil rapat tersebut munculan SK bupati tentang pola tata tanam,” terangnya.
Guna menunjang kelancaran tata kelola air, P3A juga dituntut untuk bisa mandiri. Karenanya, Dinas PSDA terus melakukan pembinaan teknis kepada P3A dalam OP irigasi. Dengan OP irigasi yang lancar, maka air bisa mengalir sampai ke petak sawah.
Selain itu, yang tak kalah penting adalah peningkatan sumber daya manusia bagi para mantri pengairan, baik melalui bimbingan teknis mapun pembinaan OP irigasi. Karena ilmu manteri pengairan itu sangat spesifik.
“Mantri pengairan dituntut harus bisa membagi air secara adil dan merata mulai dari hulu, tengah dan hilir. Sesuai dengan motto kami, banyune mancur petanine makmur,” tandas Saeful.
Saeful menyebutkan, saat ini di Cilacap ada 26 mantri pengairan yang mengampu 64 ribu hektar. Sesuai dengan Kepmen PU Nomor 32 Tahun 2007 mempunyai tanggungjawab mantri pengairan maksimal 1.500 hektar. Kenyataanya, saat ini seorang mantri pengairan ada yang mengampu hingga 6.000 hektar atau setara dengan empat kali lipat dari kebijakan pemerintah.
Kendati tenaga bidang pengairan minim, kata Saeful petugas yang ada tidak terpengaruh dengan beban tugas yang berat dan melakukan tugasnya dengan baik. Kunci utamanya adalah koordinasi dan komunikasi yang baik dengan mitranya, seperti dengan perkumpulan petani pemakai air (P3A) dan lembaga pengelola irigasi diantaranya Balai Besar Wilayah Sungai maupun Provinsi.
Selama ini Pemkab Cilacap, kata dia, dikenal sangat memperhatikan infrastruktur irigasi baik rehabilitasi, peningkatan maupun pemeliharan sebagai implemntasi program Bangga Mbangun Desa. Jadi secara umum irigasi di Kabupaten Cilacap kondisinya baik jika dibandingkan dengan kabupaten lain.
Langganan Juara Lomba OP Irigasi Tingkat Nasional
Dinas PSDA Kabupaten terus berupaya melakukan pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) bagi pengamat irigasi maupun mantri pengairan jajarannya. Tak heran, dari pembinaan itu setiap kali ada ajang lomba petugas operasi dan pemeliharaan (OP) jaringan irigasi dan rawa tingkat nasional, Kabupaten Cilacap menjadi langganan juara.
“Sampai saat ini tercatat sudah tujuh kali meraih lomba tingkat nasional kategori mantri pengairan dan kepala UPT yang berbeda,” ungkapnya.
Prestasi yang diraih antara lain juara kedua dalam lomba pemilihan petugas operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan rawa teladan tingkat nasional 2011, juara pertama lomba yang sama tahun 2012 kategori pengamat, tahun 2014 Kabupaten Cilacap yang diwakili Mantri Pengairan UPT Majenang, Winaryo, dinobatkan sebagai juara pertama dalam lomba pemilihan petugas OP jaringan irigasi dan rawa teladan tingkat nasional 2014.
“Dan tahun 2015, Kabupaten Cilacap yang diwakili Kepala UPT wilayah Kroya, Agus Susanto, ST MT, dinobatkan sebagai juara kedua dalam lomba pemilihan petugas OP jaringan irigasi dan rawa teladan tingkat nasional 2015 kategori pengamat,” beber Saeful.
Sedangkan pada tahun 2017, lanjut dia, Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Tirta Rahayu Desa Bojongsari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap berhasil menjadi juara ketiga dalam lomba OP irigasi partisipatif P3A tingkat nasional.
“Sementara yang terbaru, Daryanto mantri pengairan Kemantren 2 Bantarsari Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari UPTD Pengairan Jeruklegi Dinas PSDA Cilacap yang berhasil menjadi juara pertama pada pemilihan petugas OP jaringan irigasi dan rawa teladan tingkat nasional tahun 2018. Daryanto berhasil menyisihkan lawan berat wakil dari Jawa Timur dan Jawa Barat,” ungkapnya.
Dalam waktu bersamaan, P3A Jati Mulya Desa Cijati Kecamatan Cimanggu UPTD Pengairan Majenang juga berhasil menjadi yang terbaik dalam lomba Operasi dan Pemeliharaan Partisipatif P3A tingkat nasional tahun 2018.
“P3A Jati Mulya berhasil mengungguli P3A wakil Jawa Timur dan Sumatera Utara,” kata Kepala Dinas PSDA Cilacap.
Ditambahkan, tujuan mengikuti lomba bukan semata-mata menjadi juara, akan tetapi lebih menekankan pada unsur pembinaan.
“Ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia bagi petugas OP. Artinya bekerjanya sudah sesuai dengan standar nasional dari Dirjen Sumber Daya Air. Selain itu untuk memotivasi kepada petugas OP yang lain apabila meraih keberhasilan,” pungkasnya. (gin)
