CILACAP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2021. Musrenbang tersebut digelar di Gedung Patra Graha Cilacap, Selasa (10/3).
Musrenbang RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2021 dibuka Bupati Cilacap, Tatto Suwarto Pamuji. Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala BAPPENAS Republik Indonesia, Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah, Ketua DPRD dan para Wakil Ketua DPRD beserta para Ketua Komisi dan Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Cilacap. Serta Anggota Forkompimda Cilacap, Sekda Cilacap, Para Kepala OPD di lingkungan Pemkab Cilacap, Ketua Tim Penggerak PKK, Kepala BAPPEDA Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Purbalingga, Kebumen, Brebes, Ciamis, Kuningan, Pangandaran, dan Kota Banjar dan undangan lain.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Cilacap, Sumbowo dalam laporannya menyampaikan, penyusunan RKPD Tahun 2021 telah dimulai dengan penyusunan rancangan awal sejak bulan November 2019, konsultasi publik pada 6 Januari 2020, Musrenbang tingkat desa sampai dengan tingkat kecamatan pada Januari 2020.
“Penelahaan pokok-pokok pikiran DPRD, verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah melalui Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Cilacap, dalam rangka mengimplementasikan E–Planning,” kata Sumbowo.
Tahapan tersebut, lanjut Sumbowo, dituangkan dalam dokumentasi rancangan RKPD sebagai bahan musrenbang sekarang ini.
Pembahasan Rancangan RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 dalam forum musrenbang dilaksanakan dengan tujuan antara lain menyepakati permasalahan pembangunan daerah, menyepakati prioritas pembangunan daerah, menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi, penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi, dan klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan daerah kabupaten dengan program dan kegiatan
“Sasaran yang ingin dicapai dari Musrenbang Kabupaten Cilacap Tahun 2020 ini terwujudnya koordinasi, sinergitas, efisiensi dan efektifitas dalam penyusunan prioritas rencana program kegiatan dan anggaran untuk penyempurnaan penyusunan RKPD Tahun 2021,” paparnya.
Ditambahkan, hasil Musrenbang Kabupaten Cilacap Tahun 2020 akan menjadi bahan untuk penyempurnaan penyusunan Rancangan RKPD menjadi Rancangan Akhir RKPD dan penyempurnaan Rancangan Renja OPD Tahun 2021. Selanjutnya dengan Peraturan Bupati ditetapkan menjadi RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2021, sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara(PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021 yang akan datang.
Bupati Cilacap, Tatto Suwato Pamuji dalam sambutannya mengatakan, Musrenbang RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2021 juga merupakan sebuah forum koordinasi dan konsultasi antar pemangku kepentingan.
Hal itu dilakukan untuk menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, yang muara akhirnya adalah tersusunnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021.
“RKPD yang akan kita susun pada hakikatnya merupakan penjabaran operasional tahunan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2017- 2022 dengan Visi Pemerintah Kabupaten Cilacap, yaitu ”Cilacap Semakin Sejahtera Secara Merata”, ”Bangga Mbangun Desa,” katanya.
Musrenbang ini juga diisi dengan sambutan dan penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, Taufik Nurhidayat. Kemudian paparan tentang Percepatan Implementasi Perpres no 79 tahun 2019, dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah (Cilacap) oleh Supriyadi dari Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan BAPPENAS.
Selanjutnya penjelasan tentang Rancangan RKPD Kabupaten Cilacap yang disampaikan oleh Sekda Kabupaten Cilacap, Farid Ma’ruf, serta diskusi dan tanya jawab dengan dimoderatori oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Cilacap, Wasi Ariyadi.
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan secara simbolis bantuan CSR kepada perwakilan desa. Dilanjutkan dengan penandatangan berita acara. (gin)
