JAKARTA – Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid menegaskan tak ada niat pemerintah menghilangkan peran pendiri Nahdlatul Ulama KH Hasyim Asy’ari dalam buku kamus sejarah jilid 1. Disebutkan buku tersebut tak pernah diterbitkan secara resmi oleh Kemendikbud.
“Kesimpulannya, terjadi keteledoran yang mana naskah yang belum siap kemudian diunggah ke laman Rumah Belajar. Tidak ada niat untuk menghilangkan KH Hasyim Asy’ari sebagai tokoh sejarah dalam buku tersebut,” ujarnya dalam keterangannya, Selasa (20/4).
Dijelaskannya dalam buku yang sama juga terdapat peran dari KH Hasyim Asy’ari yang ada dalam bagian pendiri NU. Peran KH Hasyim Asy’ari disebutkan di dalam halaman lain, hanya tidak ada di dalam lema atau entry.
“Jadi, narasi menghilangkan peran KH Hasyim Asy’ari itu tidak benar. Kami mengakui memang ada kesalahan teknis dan kami memohon maaf. Kesalahan itu seharusnya tidak perlu terjadi,” jelas dia.
Dia juga menjelaskan buku Kamus Sejarah Indonesia Jilid 1 itu tidak pernah diterbitkan secara resmi.
“Dokumen tidak resmi yang sengaja diedarkan di masyarakat oleh kalangan tertentu merupakan salinan lunak (softcopy) naskah yang masih perlu penyempurnaan. Naskah tersebut tidak pernah kami cetak dan edarkan kepada masyarakat,” ujarnya.
Dikatakannya, Kemendikbud selalu berefleksi pada sejarah bangsa dan tokoh-tokoh yang ikut membangun Indonesia, termasuk peran dari Syekh Hasyim Asy’ari dalam mengambil kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
Hilmar juga menambahkan museum Islam Indonesia Hasyim Asyari di Jombang didirikan oleh Kemendikbud.
“Bahkan, dalam rangka 109 tahun Kebangkitan Nasional, Kemendikbud menerbitkan buku KH. Hasyim Asy’ari: Pengabdian Seorang Kyai Untuk Negeri,” terangnya.
Pihaknya menegaskan bahwa keterlibatan publik menjadi faktor penting yang akan selalu dijaga oleh segenap unsur di lingkungan Kemendikbud.
“Saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa tidak mungkin Kemendikbud mengesampingkan sejarah bangsa ini, apalagi para tokoh dan para penerusnya,” kata dia.
Menurutnya buku tersebut disusun pada 2017 dan risetnya melibatkan banyak pihak. Buku tersebut, sebenarnya belum selesai, namun karena pada waktu itu tahun anggaran habis, maka harus dilaporkan dan yang tidak selesai dibuatkan buku elektroniknya.
Pada 2019, ada program mengumpulkan bahan dari masing-masing direktorat untuk diunggah ke laman Rumah Belajar. Pihaknya sudah menarik kamus sejarah tersebut dan buku sejarah lainnya. Kemendikbud akan meninjau ulang buku-buku sejarah tersebut agar kesalahan tersebut tidak lagi terjadi.(gw/ant/fin)
