JAKARTA – Pemerintah terus berkomitmen mencegah pertumbuhan kerdil akibat kurang gizi kronis pada balita (stunting). Ditargetkan di 2024 prevalensi turun hingga dibawah 20%.
Deputi Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden, Bambang Widianto mengatakan persoalan stunting harus dikeroyok bersama- sama.
“Stunting adalah program strategis nasional, kita targetkan prevalensi turun hingga dibawah 20% pada 2024,” ujar Bambang di hadapan 500 peserta Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Percepatan Pencegahan Stunting di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (1/10).
Bambang mengatakan bahwa program percepatan pencegahan stunting dapat diwujudkan apabila pemerintah pusat dan daerah fokus menangani masalah ini secara bersama-sama.
“Kita optimis ini bisa dilakukan melalui percepatan pencegahan stunting dengan yang terkoordinir dan konvergen, yaitu sinergi lintas sektor dengan bersama- sama menyasar kelompok prioritas yang tinggal di desa dan perkotaan,” tuturnya.
160 Kabupaten Prioritas
Bambang menjelaskan bahwa pada tahun 2019 pemerintah menetapkan 160 kabupaten prioritas penanganan stunting, bertambah dari tahun 2018 lalu yang hanya 100 kabupaten yang tersebar lokasinya di 34 provinsi.
“Tanggal 3 Oktober, akan ada 105 bupati dan walikota yang hadir di acara ini, dan akan bersama-sama menandatangani komitmen untuk serius menangani permasalahan stunting di daerahnya,” imbuhnya.
Baca juga: Guru PAUD Diminta Bantu Turunkan Stunting di Banyumas
Walaupun bukan termasuk penyakit, stunting tidak bisa dipandang sebelah mata. Anak dengan kondisi stunting cenderung memiliki tingkat kecerdasan yang lebih rendah dibanding anak yang tumbuh optimal.
Tidak hanya itu, pada usia produktif, individu yang saat balita mengalami stunting berpenghasilan 20 persen lebih rendah. Kerugian negara akibat stunting stunting dapat menurunkan produk domestik bruto negara sebesar 3 persen.
Bambang menerangkan, ada lima pilar penting yang harus dilakukan agar semua program pencegahan stunting bisa sukses berjalan yaitu komitmen pemimpin, kampanye perubahan perilaku, konvergensi program, akses pangan bergizi, pemantauan dan evaluasi program. Bambang optimis jika kelima pilar tersebut berjalan sesuai rencana maka target penurunan stunting ke level 19,48% pada tahun 2024 bisa tercapai. Saat ini, prevalensi stunting di Indonesia masih berada pada angka 30,8%
Asisten Deputi Bidang Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Bencana yang juga merupakan Ketua Panitia Rakortek, Abdul Muis dalam laporannya menyebut sebanyak 105 Bupati dan Walikota akan menandatangani komitmen bersama menurunkan prevalensi stunting di wilayahnya masing-masing pada hari ketiga pelaksanaan Rakortek Stunting 2019, Kamis (3/10).
Ditambahkan Muis bahwa hingga saat ini pemerintah telah menetapkan 260 Kabupaten/Kota Prioritas penanganan stunting. Agar lebih tepat sasaran, masing-masing kabupaten/kota prioritas diminta untuk menetapkan desa prioritas penanganan stunting. (citra/tom)
